Cegah Praktik Korupsi, BUMN Amarta Karya Bentuk Tim Anti Gratifikasi

Wecome Steecy di Situs Kami!

Steecy, Jakarta Manajemen PT Amarta Karya (Persero) berterima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menyelesaikan pengusutan tuntas kasus korupsi di PT Amarta Karya pada beberapa proyek musim 2017-2020. Cegah Praktik Korupsi, BUMN Amarta Karya Bentuk Tim Anti Gratifikasi

Hal itu diungkapkan Sekretaris Perusahaan PT Amarta Karya (Persero) Brisben Rasyid menanggapi kasus mantan Direktur PT Amarta Karya (Persero) yang divonis penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung. . ) pada tanggal 5 Februari 2024.

“Harus kami sampaikan, kedua orang yang dihukum adalah direksi PT Amarta Karya (Persero) periode 2017-2020,” kata Brisben, Rabu (2/07/2024). Tata kelola perusahaan

Untuk mendukung tata kelola perusahaan yang baik di dalam perusahaan, PT Amarta Karya (Persero) telah membentuk Tim Anti Gratifikasi, Tim Whistleblowing System (WBS) dan berbagai alat untuk mencegah korupsi di lingkungan perusahaan.

Bentuk komitmen lainnya adalah PT Amarta Karya 2022 akan bekerja sama dengan Jaksa Penuntut Umum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi di kemudian hari agar sejalan dengan nilai-nilai BUMN, ujarnya. AKHLAK. Ekonom BRIN: Pemilu 2024 Tingkatkan Transaksi Sektor Riil Hingga 5 Persen

Sebagai tambahan informasi, PT Amarta Karya (Persero) saat ini sedang menjalani rencana restrukturisasi di bawah kepemimpinan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) agar selalu berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia sesuai motto BUMN Indonesia.

Sebelumnya, PT Amarta Karya (Presoro) membenarkan perseroan sedang dalam proses restrukturisasi atau restrukturisasi. Hal ini diungkapkan Sekretaris Perusahaan Brisben Rasyid menanggapi beberapa pemberitaan kondisi PT Amarta Karya yang terancam dibongkar.

“Harus kami sampaikan bahwa sejak tahun 2020, PT Amarta Karya (Persero) berada di bawah PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) yang bertujuan untuk melaksanakan rencana restrukturisasi. Perlu diketahui juga hal tersebut masih berlangsung hingga saat ini,” kata Brisben dalam bukunya. keterangan tertulis, Selasa (16-01-2024).

Menurutnya, saat masih di bawah kepemimpinan PPA, pihaknya mengatur dan melaporkan kepada PPA yang secara efektif melaksanakan instruksi dan pedoman PPA untuk proses restrukturisasi PT Amarta Karya (Persero).

Berdasarkan penyelesaiannya, terhitung tanggal 25 September 2023, PT Amarta Karya telah menyelesaikan proses hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Pinjaman (PKPU) dan telah keluar keputusan perdamaian (Homologasi).

“Selanjutnya, PT Amarta Karya selaku debitur telah berjanji untuk memenuhi kewajiban pembayarannya kepada kreditur sesuai rencana dan jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian damai,” kata Brisben.

Brisben juga menegaskan seluruh jajaran berkomitmen dan bertekad bekerja keras demi kemajuan perusahaan, termasuk mencari peluang kerja dan ketersediaannya. Selain itu, kolaborasi dengan investor dan pengembangan proyek melalui fokus bisnis perusahaan saat ini.

“Sehingga kami yakin hal ini dapat menunjang keberlangsungan dan kekuatan PT Amarta Karya membantu membangun infrastruktur di Indonesia sesuai motto BUMN Indonesia,” tutupnya.

Sebelumnya, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir juga membuka keputusan penutupan jumlah BUMN yang sakit pada tahun 2024. Rencananya, jumlah perusahaan publik diperkirakan akan kurang dari 40 pada tahun ini.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menegaskan, tidak akan membiarkan banyak BUMN yang sakit. Pria bernama Tiko itu kemudian memberi waktu 9 bulan kepada pasien BUMN tersebut untuk memperbaikinya.

Saya bilang kalau tidak bisa diperbaiki dan tidak bisa diubah kami akan menambahkan proteksi lagi. Tapi kita lihat sembilan bulan ini bagaimana, kata Tiko di Menara Waskita Rajawali, Jakarta, Senin (8/1/2024).

Meski begitu, Tiko belum bisa menjelaskan BUMN mana saja yang akan melakukan aksi perseroan tersebut. Rencana penutupan sedang dikaji oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

“Enggak kok, tapi kita masih belajar. PPA-nya banyak, masih ada 14 perusahaan lain yang kita pelajari,” imbuhnya.

Sebagai informasi, PPA sendiri saat ini mengoperasikan 22 BUMN, tujuh di antaranya bangkrut. Cegah Praktik Korupsi, BUMN Amarta Karya Bentuk Tim Anti Gratifikasi

“Sejauh ini kita ada 22 BUMN yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan perbaikan, penyehatan, atau kehancuran,” kata Direktur Jenderal PPA M Teguh Wirahadikusumah dalam jumpa pers update pembubaran BUMN. 7 BUMN beberapa waktu lalu.

Teguh menjelaskan, tujuh BUMN yang di-scrap tersebut antara lain PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Industri Gelas (Persero) atau Iglas, PT Kertas Leces (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero) dan PT Pembiayaan. Armada Niaga Nasional (Persero) atau PANN.

Dari jumlah tersebut, 6 BUMN telah resmi berbadan hukum negara dan sedang memasuki proses penjualan aset. Sedangkan 1 BUMN yaitu PANN masih menunggu keluarnya PP final.

“Kalau 7 ini selesai, masih tersisa 15 (BUMN),” kata Teguh.