Dalu Agung: Tata Kelola Pertanahan Berkelanjutan Butuh Kelembagaan Responsif

Sugeng rawuh Steecy di Website Kami!

Bogor – Direktur Jenderal Pengelolaan Pertanian Kementerian ATR/BPN, Dr. Dalu Agung Dharmawan, mengikuti tes promosi PhD di kampus SB-IPB University, Bogor pada Rabu, 27 September 2023. Dalu Agung: Tata Kelola Pertanahan Berkelanjutan Butuh Kelembagaan Responsif

Ujian doktor dipimpin oleh Prof. Azam Noer Achsani bersama anggota Sutaryono dan Prof. Budi Mulyanto, mantan Kepala Kantor Wilayah ATR-BPN Jawa Barat, dinyatakan lulus dengan predikat sangat baik dan berhak mendapatkan gelar Ph.D. Mahasiswi Diperkosa Anak Pemilik Kos, UIN Sumut Minta Pelaku Dihukum Seberat-beratnya

Untuk keperluan promosi doktor ini, Dalu Agung dibimbing oleh Prof. Andriatmo Sutarto, Angraini Sukmavati dan Yehuda Herjavan Asnavi.

Tesis Dalu Agung berjudul “Penataan kembali kelembagaan versus perubahan lingkungan strategis pada sektor pertanian/wilayah dan perencanaan kewilayahan.”

Dalu Agung menjelaskan, lembaga Satgas Reforma Agraria (GTRA) dinilai belum membenahi permasalahan mendasar perlunya tata kelola kelembagaan agraria, pertanahan, dan perencanaan wilayah serta belum memenuhi prinsip-prinsip yang ada. SLG dan cita-cita reforma agraria secara substansial.

Selanjutnya beliau memaparkan strategi pemerintah dalam mengatasi permasalahan kelembagaan, wilayah dan perencanaan wilayah pertanian, serta konflik agraria yang terjadi pada pelaksanaan perencanaan wilayah berkelanjutan atau SLG.

“Praktik SLG hanya dapat terpenuhi apabila tantangan-tantangan strategis internal dan eksternal yang ada dapat dihadapi dengan inovasi-inovasi yang sensitif, adaptif, dan kontekstual terhadap perencanaan kelembagaan dan kewilayahan agraria/kewilayahan,” jelasnya.

Mekanisme demokrasi

Untuk memperkenalkan inovasi kelembagaan yang sensitif, adaptif dan kontekstual dalam pengelolaan agraria/teritorial dan pertanahan, Dalu Agung menekankan perlunya mekanisme politik yang lebih demokratis dalam pemilihan pemimpin politik yang sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan kelembagaan yang dibutuhkan.

Selain itu, kelompok penekan masyarakat sipil dan akademisi perlu menjadi mitra kolaboratif yang penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kemauan politik pemerintah menjadi lebih kuat di bidang penggunaan lahan dan perencanaan penggunaan lahan. Dalu Agung: Tata Kelola Pertanahan Berkelanjutan Butuh Kelembagaan Responsif

Di tempat lain, Dalu Agung mengungkapkan bahwa berdasarkan kondisi historis kebijakan kelembagaan dan agraria/pertanahan sejak masa pra kemerdekaan hingga masa pasca reformasi saat ini yang banyak menunjukkan perubahan kelembagaan dan politik yang dinamis, maka diperlukan upaya yang dapat terdokumentasi dengan baik. yang salah satunya adalah museum pertanian.

Oleh karena itu Dalu Agung menyebutkan pentingnya refleksi dan keseriusan untuk membenahi setiap kebijakan agraria/pertanahan dan perencanaan wilayah yang tidak sensitif terhadap penyelesaian konflik agraria untuk mengembalikan semangat reforma agraria sebagai tujuan akhir kebijakan agraria. Jumlah warga sipil Palestina yang terbunuh meningkat secara signifikan. Kementerian Kesehatan, yang dijalankan oleh Hamas, mengumumkan jumlah kematian warga sipil Palestina akibat serangan Israel saat ini. Steecy 9 Februari 2024