Harga Minyak Mentah Naik, Pemerintah Belum akan Dongkrak Harga BBM Subsidi

Sugeng rawuh Steecy di Situs Kami!

Steecy, Jakarta – Harga minyak dunia terus meningkat sejak konflik di Timur Tengah. Kenaikan harga minyak mentah menimbulkan kekhawatiran beberapa pihak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Harga Minyak Mentah Naik, Pemerintah Belum akan Dongkrak Harga BBM Subsidi

Meski demikian, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM, khususnya BBM bersubsidi, dalam waktu dekat. “Dalam waktu dekat tidak ada kenaikan,” kata Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

Menteri Perhubungan Airlangga memastikan anggaran pemerintah untuk program bahan bakar masih tersedia. Pemerintah sendiri baru akan meninjau harga BBM dalam waktu enam bulan. “Kita lihat enam bulan akan kita kaji ulang, tapi anggaran (subsidi) masih mencukupi,” ujarnya.

Kenaikan harga minyak mentah masih bergejolak di awal tahun 2024. Di sisi lain, posisi keuangan pemerintah masih memadai untuk merespons kenaikan harga minyak global.

Pertama, masih Januari/Februari, jadi margin pembayarannya masih besar, sehingga tidak akan meningkat dalam waktu dekat, dan ke depan kita akan melihat perubahan harga minyak karena harga belum stabil, ujarnya. dia mengunci. MIND ID Kuasai Saham Mayoritas Vale Indonesia, Luhut Singgung Hilirisasi Nikel dan IRA-AS

Sebagai informasi, Pemerintah sedang menyiapkan subsidi energi terbesar pada tahun 2024. Jumlahnya Rp 186,9 triliun, seluruhnya untuk bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG), dan listrik.

Menteri Energi dan Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, skala penyaluran listrik menunjukkan realisasi subsidi pada tahun 2023. Tercatat ada Rp159,6 triliun, BBM dan LPG Rp95,6 triliun, serta Rp. 64 triliun untuk bantuan energi.

“Sekarang tahun 2024 target migas Rp 113,3 triliun, kita lihat tren (belanja) ini meningkat,” kata Arifin pada konferensi pers capaian sektor ESDM 2023 dan program kerja Kementerian ESDM 2024. dan mineral energi. Kantor Sumber Daya, Jakarta, melaporkan, Selasa (16/1/2024).

“Bahkan kami memperkirakan harga dan permintaan minyak mentah juga akan sedikit meningkat, dan kami juga melihat listrik juga akan meningkat menjadi Rp 73,6 (triliun). Besaran subsidinya Rp 186,9 triliun,” imbuhnya. .

Agar mereka bisa menambah porsi dana bantuan, Arifin berharap harga global seperti minyak bisa turun secara bertahap. Dengan cara ini, beban dukungan finansial diharapkan menjadi rendah dan efisien.

“Kami juga berharap situasi internasional akan berubah, yang berdampak positif pada bantuan dalam negeri kami,” ujarnya.

Di sisi lain, Arifin mengimbau masyarakat turut serta meringankan beban bantuan tersebut. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan minyak non-esensial.

“Pertanyaannya adalah: Bagaimana kita dapat memastikan bahwa subsidi listrik berjalan dengan baik tanpa mengurangi permintaan? sektor lain yang masih membutuhkannya,” kata Arifin.

Dengan dukungan pemerintah, ia berharap ke depan hanya kelompok sah saja yang menerima dana bantuan.

“Ini yang harus kita lakukan dan ke depan harus kita selesaikan, namun konsistensi program harus tetap tetap,” tutupnya.

Sebelumnya, pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) merek Pertalite masih menunggu revisi Keputusan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Pemasaran, Pendistribusian, dan Harga Jual BBM. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (disingkat BPH Migas), Erika Retnowati.

Jadi kita tunggu ketika pernyataan presiden keluar, kita bisa melakukan persiapan untuk pembatasan pertalite, kata Erika, dikutip dari Antara, Selasa (09/01/2024). Harga Minyak Mentah Naik, Pemerintah Belum akan Dongkrak Harga BBM Subsidi

Harus ada aturan rinci penempatan pelanggan yang menggunakan Pertalite. Saat ini, aturan yang berlaku saat ini, yakni Perpres Nomor 191 Tahun 2014, hanya berlaku bagi pengguna tenaga surya. Revisi Perintah Eksekutif diperlukan karena menentukan pelanggan mana yang berhak menggunakan Pertalite.

BPH Migas mengaku saat ini telah mengusulkan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 agar ada kejelasan undang-undang mengenai syarat penggunaan Pertalite.

“Pengaturan pembayaran bahan bakar diatur dengan keputusan presiden. “Bahasa presiden menentukan siapa penggunanya,” kata Erika.

“Setelah Perpres amandemen ini keluar, kami akan menyusun rencana pelarangan pertalite,” tambah Erika.

Revisi Perpres yang mengatur sistem penjualan BBM diajukan mulai pertengahan tahun 2022. Revisi Pernyataan Presiden tersebut dinilai penting oleh berbagai pihak untuk mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi Pertalite agar tidak melebihi kuota yang ditetapkan dalam APBN.