Jelang Pilpres 2024, BAKTI Kominfo Siapkan Akses Internet di TPS Daerah 3T

Selamat datang Steecy di Portal Ini!

Steecy, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sedang mempersiapkan infrastruktur digital untuk pengembangan pemilihan presiden pada 14 Februari 2024. Jelang Pilpres 2024, BAKTI Kominfo Siapkan Akses Internet di TPS Daerah 3T

Melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Cominfo memfasilitasi kebutuhan internet di daerah terpencil, terlantar, dan perbatasan (3T) dalam pengambilan keputusan.

Direktur Utama BAKTI Kominfo Fadhilah Mathar mengatakan, “BAKTI Kominfo bersama KPU Pusat dan Kabupaten juga berencana memetakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum tersedia Internet.”

Fadhilah Mathar mengatakan BAKTI Kominfo menerima permintaan sekitar 80.000 titik akses Internet dari KPU.

“Sekitar 80.000 tempat TPS membutuhkan akses Internet. Ini data yang dikumpulkan dari KPU dan kami sudah membuat peta terintegrasi,” kata Fadhilah.

Sebagai informasi, bandwidth yang dibutuhkan untuk mengirimkan data terkait Pemilu atau Pilpres 2024 berkisar antara 3 hingga 4 Mbps. Satelit NASA Rekam Perubahan Dramatis Before After IKN di Kalimantan

“KPU sudah sampaikan kepada kami, perlengkapan yang diperlukan belum tentu harus tepat waktu. Yang lain masuk ke gudang dan masuk,” kata Fadhilah.

Senada, Cominfo menyatakan akan menggunakan cara teknis untuk memenuhi syarat akses internet penyelenggara pemilu.

Apalagi rata-rata penetrasi dan konektivitas di wilayah 3T sangat sulit dan tidak bisa diatasi dengan proses terestrial.

“Kami berupaya memastikan seluruh wilayah yang sudah memiliki Internet bisa dijadikan TPS. Tidak semuanya menggunakan BTS, bahkan ada yang sudah fixed broadband,” kata Fadhilah memberi penjelasan.

Sedangkan untuk wilayah yang belum terjangkau BTS dan fixed broadband akan digunakan teknologi darat Satelit SATRIA 1.

BAKTI Cominfo juga menegaskan, tidak semua tempat merupakan kawasan pelayanan publik.

Penentuan tempat kerja BAKTI Kominfo dan penyedia jasa telepon menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Komputer Kominfo.

“Jadi untuk penyediaan akses internet pada pemilu 2024, kami bermitra dengan penyedia internet dan penyedia telepon seluler,” kata Fadhilah.

Sementara itu, sebulan lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini (28/12/2023) China mulai mengintegrasikan Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Satelit 1 (Satria-1) Republik Indonesia.

Malam ini saya launching BTS sinyal BAKTI 4G dan akses internet di kota 3T, serta pengoperasian dan integrasi Satelit NKRI 1 di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, kata Presiden Jokowi.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, 4.990 BTS 4G telah selesai dibangun.

“Sejak diverifikasi 7.200, masih dibangun 1.800 opsel (operator seluler), dan yang bisa kita selesaikan tahun ini 4.990. Tadinya saya lapor ke Presiden 4.988, berarti sudah ada dua lagi. Angin,” kata Budi.

Dalam laporannya, masih ada 630 BTS 4G yang belum bisa diselesaikan tahun ini. Menteri Komunikasi dan Informatika menargetkan proyek tersebut selesai pada awal tahun 2024.

“Kita harapkan semester I atau I tahun depan, tiga bulan lagi, bisa selesai di wilayah Kahar, khususnya Papua,” kata Menkominfo.

Dalam acara tersebut, Budi juga mengungkapkan permasalahan dalam proyek BAKTI Kominfo terutama terkait dengan supremasi hukum, bukan masalah teknis.

Sedangkan pada tahun 2021, pembangunan BTS 4G tahap kedua akan dilaksanakan di 5.618 wilayah yang terbagi dalam dua tahap, yakni Tahap 1 tahun 2021 di 4.112 wilayah dan Tahap 2 tahun 2022 di 1.506 wilayah. Jelang Pilpres 2024, BAKTI Kominfo Siapkan Akses Internet di TPS Daerah 3T

“Pembangunan difokuskan pada wilayah 3T yang 76 persen penduduknya berada di Indonesia bagian timur, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie.

Selain itu, hingga 26 Desember 2023, terdapat 1.682 situs BTS fase 4G yang sudah online, dan 4.990 situs BTS Fase 2 tidak sesuai target.

Menurut Budi, terdapat 628 lokasi yang belum online, terutama karena kondisi darurat militer yang berada di Papua dan sulitnya pengumpulan perbekalan ke lokasi tersebut.

Untuk mempercepat pembangunan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah mencari jalan.

Pendanaan pembangunan BTS 4G bersumber dari APBN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola oleh BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Guna mempercepat penyediaan infrastruktur digital, BAKTI melanjutkan perjanjian layanan dengan pemain sebelumnya untuk operasional BTS 4G di wilayah 3T.