Klarifikasi Universitas Padjajaran soal Polemik Seleksi dan Pelantikan Perangkat Desa

Sugeng rawuh Steecy di Portal Ini!

Sumedang – Terkait pemberitaan berjudul “Bupati Kudus Nyatakan Tak Bisa Resmikan Parade Meski Ada Perdamaian”, dimuat di laman zonanews.id pada 19 Juni 2023, ditulis oleh Nila Rustiyani, bersama ini Universitas Padjadjaran Menyediakan, bertempat di Jalan Raya Bandung Sumedang Km 21 Kabupaten Sumedang Jawa Barat, klarifikasi dan hak jawab atas pemberitaan yang adil dan akurat: Klarifikasi Universitas Padjajaran soal Polemik Seleksi dan Pelantikan Perangkat Desa

Ustaz Abdul Somad Beberkan Deretan Makna Kemerdekaan yang Hakiki

1. Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Survei Penapisan Peralatan Desa Tahun 2023 dengan 68 Desa di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, secara administrasi telah selesai dan desa-desa yang bersangkutan sangat menyambut baik, dibuktikan dengan penandatanganan berita acara dan pengumuman. menetapkan calon perangkat desa (Perades).

2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran menyelenggarakan Ujian Aparatur Desa sebagaimana dimaksud dalam pemberitaan di laman zonanews.id, yang melalui delegasi pemerintah berwenang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi. mengaturnya sesuai bidang keilmuannya.

3. Dalam hal ini Dekan Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, M.T., M.Si. bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (“Fakultas”) dalam menandatangani perjanjian kerjasama pelaksanaan Ujian Aparatur Desa Tahun 2023, sehingga hendaknya gugatan ditujukan kepada fakultas saja. (tidak ada perluasan ke Universitas Padjadjaran).

4. Panitia seleksi screening peralatan desa di 45 desa, karena penggugat merasa keberatan dengan pelaksanaannya dan berbeda penafsiran terhadap istilah real-time untuk pemilihan peralatan desa berbasis komputer (CAT/ Computer Aided Test), meskipun istilahnya real time Waktu itu dalam pelaksanaan tes skrining pengisian peralatan desa. Hal ini mengacu dan sesuai dengan petunjuk teknis dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Kudus yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal yang dipilih.

5. Permulaan perkara perdata harus didasarkan pada asas Actor Sequitur Forum Rei yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Revisi Peraturan Internal (HIR) yang mengatur bahwa wilayah hukum pengadilan adalah tempatnya. adalah. terdakwa masih hidup. Oleh karena itu, kami mengajukan keberatan kepada hakim majelis Pengadilan Negeri (PN) Kudus dan meminta agar persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri Sumedang, Jawa Barat, sesuai domisili hukum terdakwa.

Namun, undang-undang tersebut akan diajukan secara hukum oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Padjadjaran. Oleh karena itu, klarifikasi dan hak jawab ini diungkapkan agar dapat dipublikasikan apabila diperlukan dan agar masyarakat umum khususnya masyarakat Kabupaten Kudus dapat memahami fakta yang sebenarnya secara obyektif. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama semua pihak. Banjir besar melanda Demak setinggi 2 meter, BPBD Jateng mengevakuasi warga. Banjir terjadi sejak Kamis malam, namun ketinggian air terus meningkat hingga Kamis malam. Steecy 9 Februari 2024 Klarifikasi Universitas Padjajaran soal Polemik Seleksi dan Pelantikan Perangkat Desa