Mahfud Wanti-wanti Program Bansos Bukan Milik Pribadi!

Selamat datang Steecy di Situs Kami!

Jakarta – Mahfud Wanti-wanti Program Bansos Bukan Milik Pribadi!

Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud Md kembali mewanti-wanti program bantuan sosial (bansos). Mahfoud menjelaskan, bantuan sosial bukanlah milik pribadi, melainkan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi masyarakat miskin.

“Saya kembali menyadarkan masalah bantuan sosial (Bansos). Bansos bukan untuk semua orang, tapi tugas konstitusi negara untuk melindungi masyarakat miskin,” tulisnya di Instagram @mohmahfudmd, Senin (5) / 5). 2/2024). Pemerintah Mau Bangun Tambak Udang Modern di Sumba Timur Senilai Rp 7,5 T

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini juga menegaskan, penyaluran bansos tidak cukup karena kendala administrasi. Oleh karena itu, jika dirinya dan Ganjar Pranowo dipercaya memimpin Indonesia, bantuan sosial akan ditingkatkan dan lebih tepat sasaran. Kini, kata dia, banyak bansos yang salah sasaran karena tidak dikelola dengan baik.

“Kalau Ganjar-Mahfud terpilih lagi, jumlah bansosnya akan bertambah, karena banyak bansos yang disalahgunakan, karena kacaunya pemerintahan,” tambah Mahfud.

Dalam kesempatan itu, Mahfud mengajak warga Pasuruan, Jawa Timur, untuk datang ke TPS pada 14 Februari 2024, dan mengingatkan agar memilih sesuai hati nurani, bukan karena hal-hal pokok atau amplop.

“Saya mengajak masyarakat Pasuruan datang ke TPS pada 14 Februari. Pilih sesuai hati nurani, jangan memilih sembako dan amplop. Karena harus menunggu lima tahun lagi untuk mendapatkan bantuan yang sama,” ujarnya.

Hal serupa juga diungkapkan Mahfud beberapa waktu lalu. Menurutnya, bantuan sosial adalah bantuan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan DPR. Ia menegaskan, tidak benar bansos dianggap sebagai kebebasan orang lain.

“Bantuan sosial bukanlah bantuan pemerintah, melainkan bantuan negara. Pemerintah dan DPR bertanggung jawab atas jalannya negara, artinya bantuan sosial tidak mengorbankan negara. kebebasan orang lain. , namun sesuai ketentuan undang-undang Pejabat Mahfud MD, Kamis (25/1/2024).

“Tidak boleh dianggap membantu orang lain, harusnya dianggap sedekah,” lanjutnya.

Landasan undang-undang tersebut terdapat pada Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa anak-anak miskin dan terlantar harus diurus oleh pemerintah. Mahfud Wanti-wanti Program Bansos Bukan Milik Pribadi!

Saksikan juga videonya: Bahlil Tanggapi Sanksi DKPP yang Dijatuhkan ke Ketua KPU Terkait Pencalonan Gibran.

(kilo/kilo)