Ombudsman Sebut Rempang Maladministrasi, Kepala BP Batam: Penegakan Hukum Lebih Tahu

Wecome Steecy di Website Kami!

Steecy, Batam. Ketua BP Batam Muhammad Rudi menanggapi temuan pemeriksaan Ombudsman RI yang menyebut ada pelanggaran dalam Proyek Strategi Nasional Eco-City (PSN) Rempang. Rudy mengatakan BP Batam mengikuti seluruh peraturan yang ada, termasuk urusan administrasi. Ombudsman Sebut Rempang Maladministrasi, Kepala BP Batam: Penegakan Hukum Lebih Tahu

“Kalau saya ikuti kelompoknya, saya kira penegak hukum akan lebih tahu,” kata Rudy usai pelepasan ekspor perdana kepiting bakau di Bandara Hang Nadim Batam, Rabu, 31 Januari 2024.

Rudy menegaskan tak mau berkomentar terlalu banyak, namun ia menegaskan PSN Rempang Eco-City akan dimulai setelah proses pengalihan lahan selesai.

“Karena perubahannya lambat, karena manajemennya belum paham. Itu saja. Saya tidak akan bilang, saya akan bilang di sana, tapi saya akan lakukan setelah manajemen menjelaskannya, baik dari pihak hutan maupun ke GPL. (hak pengembangan tanah)”, – katanya.

Rudy menyatakan akan menyelesaikan segala persoalan yang ada agar pengembangan Eco-City Rempang tetap berjalan. Pertimbangkan Inflasi, Suku Bunga Acuan BI Naik Lagi Jadi 4,75%

“Dengan kompensasi macam-macam. Ini akan kita selesaikan sampai tidak ada toko (manajemen buruk). Toko-toko yang ada nanti akan datang (di Rempang),” kata Rudy.

Ombudsman RI sebelumnya menyebut telah menemukan serangkaian mismanajemen yang terjadi selama penerapan PSN Rempang Eco-City. Temuan tersebut tertuang dalam laporan penelitian (LHP) yang dilakukan antara September 2023 hingga awal Januari 2024.

Anggota Ombudsman RI Yohanes Widijantoro di Jakarta, Senin, 29 Januari 2024 mengatakan, setidaknya ada empat pelanggaran administratif yang terjadi selama pembangunan Rempang Eco-City. Inkonsistensi tersebut disebabkan oleh kecerobohan, penundaan yang lama dan langkah-langkah non-struktural dalam bidang pengembangan Eco-City Rempang.

Kesalahan pertama adalah keberadaan Kampung Lama di Pulau Rempang yang belum ditemukan dokumen pendukung keberadaannya. Nyatanya, kampung tua di Rempang masih menunjukkan eksistensinya.

Kedua, situasi kawasan, pertanahan, dan pengelolaan lahan. Salah urus terjadi apabila tidak diterbitkannya sertifikat hak pengelolaan atas nama BP Batam. Sementara itu, UU pemberian hak administratif kini sedang dalam proses penyempurnaan. Menurut juru bicaranya, BP Batam berkewajiban menyelesaikan masalah tersebut.

Kekeliruan lainnya, pemilihan Rempang Eco-City sebagai bagian dari Rencana Strategis Nasional (PSN), terjadi dalam kurun waktu yang singkat, yaitu Mei hingga Juli 2023. Kurun waktu yang singkat tersebut menunjukkan bahwa pesatnya perkembangan kawasan Rempang Eco-City tidak sesuai dengan harapan. didukung melalui persiapan yang matang, baik kebijakan, prosedur, ketersediaan lahan yang bersih dan murni, serta penyiapan lingkungan di kawasan terhadap timbulnya resistensi dan konflik. .

Kesimpulan terakhir Ombudsman adalah soal praktik perundungan yang dilakukan aparat. Penolakan dan penolakan masyarakat terhadap pembangunan Rempang Eco-City menimbulkan rasa takut dan tidak aman di masyarakat. Selain itu, tindakan tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian atau pemerintah pada umumnya.

YOGI DEPARTEMEN SAHPUTRA

Pilihan Editor: Kepala BI memperkirakan suku bunga AS akan diturunkan 75 basis poin pada tahun 2024

Libur panjang Imlek bisa Anda manfaatkan dengan melakukan day trip ke Singapura dari Batam. Baca selengkapnya

Calon Wakil Presiden ke-3 Maryland, Mahfud, mengatakan akan mengatur penanaman modal asing dan dalam negeri untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. Baca selengkapnya

TPN Ganjar-Mahfud kesal dengan pencurian ponsel Ayman Wityaksono yang dilakukan penyidik ​​Polda Metro Jaya. Baca selengkapnya

Mahfud Md. pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 akan dilakukan dua kali pengumuman. Dua kota: Pasuruan dan Batam. Baca selengkapnya

Dalam penyaluran bansos ada pesan mengenai pemilihan presiden satu putaran, kata Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Baca selengkapnya Ombudsman Sebut Rempang Maladministrasi, Kepala BP Batam: Penegakan Hukum Lebih Tahu

Dalam acara penyaluran bansos Polri, Gubernur Kepulauan Riau (Capri) Ansar Ahmad mengajak masyarakat memilih calon presiden yang ingin melanjutkan program Jokowi Ka secara penuh.

Ayman Wityaksono meminta dukungan dari banyak perusahaan dan lembaga sebagai langkah pengamanan jika polisi tidak menangani batubara. Baca selengkapnya

Hingga saat ini, petugas Bea dan Cukai Batam terus mendalami fakta impor minuman beralkohol tersebut. Baca selengkapnya

Batam telah melakukan ekspor perdana kepiting bakau ke Shanghai, Tiongkok. Baca selengkapnya

Pada Jumat 26 Januari 2024, Ayman Wityaksono mengadu ke penyidik ​​Polda Metro Jaya yang sedang memeriksanya. Pengaduan tersebut berujung pada penyitaan ponsel Ayman. Baca selengkapnya