Pelaku Usaha Spa Indonesia Tolak Kenaikan Pajak hingga 40 Persen

Selamat datang Steecy di Website Kami!

JAKARTA – Bisnis spa merespons kenaikan pajak perhotelan sebesar 40% dari saat ini 15% menjadi 75%. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Pelaku Usaha Spa Indonesia Tolak Kenaikan Pajak hingga 40 Persen

“Kami mewakili 22 pelapor di Jakarta dan Bali dan menyetujui uji materi yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi pada 3 Januari dan secara resmi disetujui pada 5 Januari 2024,” kata presiden Spa Therapists Indonesia itu. ASTI Muhammad Asihadi, terkini. Gulung lagi, oke?

Ashadi mengatakan, proses penyusunan undang-undang tersebut tidak melibatkan pemangku kepentingan. Kriuk Krispi Bakso Goreng Udang Nggak Ada Lawan, Intip Resep Pembuatannya

“Syaratnya Mahkamah Konstitusi harus melakukan uji materi untuk menentukan apakah UU Nomor 1 Tahun 2022 melanggar Pasal 45 UUD, khususnya makna keadilan,” ujarnya.

Sesuai Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ASTI Nomor 4 Tahun 2021, Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 58 mengatur bahwa spa tidak termasuk dalam kategori hiburan. Standar penerapan sektor pariwisata berdasarkan risiko perizinan berusaha.

Didi, salah satu perwakilan, mengatakan resor adalah untuk masyarakat dan bukan hiburan dan diatur oleh Kementerian Kesehatan.

“Makanya spa bukan hiburan, maka dari analisis kasus kami jelas bahwa pendidikan adalah kesehatan tubuh, karena objek pendidikan adalah manusia,” kata Didi.

Didi Chuxing mengatakan tarif pajaknya hanya 40%, tapi jika diperhitungkan pajak lain bisa mencapai 67%.

“Kami pikir ini sangat tidak adil.”

Kusuma Ida Anjani dari Asosiasi Spa Indonesia (ASPI) mengatakan banyak bisnis spa yang kesulitan selama pandemi dan kenaikan pajak dapat mematikan industri spa, terutama mereka yang bekerja di SPA. Anggota ASPI Wulan Tilaar menjelaskan, industri spa belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi.

“Ini belum kembali 100% normal.” Pelaku Usaha Spa Indonesia Tolak Kenaikan Pajak hingga 40 Persen

Ada kekhawatiran bahwa kenaikan pajak dapat merugikan industri spa, yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan melestarikan budaya Indonesia. Wulan mengatakan, insentif bagi industri spa penting untuk mendukung pertumbuhan industri kebugaran dan kesehatan.

“Kerja keras industri kita selama bertahun-tahun tidak boleh membuahkan hasil hanya karena pajak terhadap industri ini,” ujarnya.

Resor ini juga menyoroti dampaknya terhadap perekonomian, penciptaan lapangan kerja, layanan budaya, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Mereka berharap pemerintah dapat merevisi kebijakan pajak hiburan untuk mendukung keberlanjutan industri resor di Indonesia. Mengantisipasi kepanikan, Aprindo meminta pemerintah menurunkan harga bahan pokok. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mempertimbangkan pemerintah untuk melonggarkan Harga Eceran Maksimal (HET) pangan. Steecy 9 Februari 2024