Intip Gaji Pengawas TPS Pemilu 2024, Segini Besarannya

JAKARTA – Gaji PTPS Pemilu 2024 menjadi salah satu hal yang menarik untuk diketahui. Apakah angkanya lebih besar dari KPPS? PTPS adalah kependekan dari Pengawas di Tempat Pemungutan Suara. Sesuai dengan namanya, mereka bertugas mengawasi persiapan, pelaksanaan, dan penghitungan suara di TPS terkait.

Sekadar informasi, PTPS ini dikembangkan untuk membantu kerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan/Desa (PKD). Selanjutnya akan ditempatkan petugas PTPS di 1 TPS sebagai pengawas. Tugas PTPS adalah memastikan proses penyiapan, pemungutan, penghitungan, dan pengedaran suara dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Mereka bertanggung jawab mengawasi tempat pemungutan suara dan memastikan tidak terjadi pelanggaran atau penipuan selama proses berlangsung.

Mengingat bebannya yang berat, sebenarnya berapa sebenarnya gaji PTPS Pemilu 2024? Simak ulasan berikut ini.

Gaji PTPS Pemilu 2024

Gaji PTPS Pemilu 2024 diatur dalam surat Menteri Keuangan nomor: 5/5715/MK.302/2022. Harganya sendiri berkisar antara Rp 750.000 hingga Rp 1.000.000.

Berikut rincian gaji penyelenggara pemilu 2024:

– Gaji Ketua Panwaslu Kabupaten : Rp 2.200.000

-Gaji Anggota Panwaslu Kabupaten : Rp 1.900.000

Bawaslu Temukan Banyak Pelanggaran Pemilu 2024 di YouTube dan Facebook

JAKARTA – Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilihan Umum) telah melaporkan hasil hoaks pemilu dan potensi hoaks, jelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Temuan ini berdasarkan penelusuran tim pemantau siber Bawaslu dan Panwaslu Luar Negeri terhadap pelanggaran konten di media sosial. .

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengungkapkan, berdasarkan rangkuman hasil pemantauan siber Bawaslu pada masa kampanye pada 28 November hingga 10 Februari 2024, ditemukan 355 dugaan pelanggaran konten internet (siber).

“Temuan 355 ini berdasarkan analisis tim pemantau siber terhadap konten yang diduga melanggar atau tidak,” kata Lolly kepada media center Bawaslu.

Ia menjelaskan, hasilnya dibagi ke dalam beberapa kategori. Lolly mencontohkan, berdasarkan platform, dari 355 konten yang dipantau, platform Facebook (FB) ditemukan 33,2% dan platform YouTube 0,6%.

“Ini menunjukkan bahwa platform Facebook merupakan platform yang lebih banyak konten pelanggaran pemilu dibandingkan YouTube,” ujarnya.

Lolly menambahkan, berdasarkan jenis sasaran siber yang paling umum, jumlah serangan siber paling banyak menyasar pasangan Capres/Cawapres 02 sebesar 45%.

“Paslon presiden/cawapres 01 sebanyak 33% dan paslon 03 sebanyak 18%,” ujarnya.

Saat itu, Srikandi Surveillance juga memperkirakan hoax menjelang pemilu akan semakin meningkat. Ia kemudian meminta aparat Bawaslu untuk lebih meningkatkan intensitas pencegahan dan pengawasan siber agar bisa maksimal.

“Kolaborasi dengan platform digital juga intens,” ujarnya.

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Disinformasi Pemilu, yang terdiri dari 20 organisasi masyarakat sipil dan peneliti independen yang berupaya mengelola gangguan informasi untuk menjaga pemilu 2024 yang damai, juga memantau media sosial.

Dan dalam penilaiannya, koalisi yang diwakili Presiden Mafindo Septiaji Eko Nugroho ini menyebut ada beberapa temuan terkait penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian terkait pemilu.

“Dari jumlah misinformasi yang beredar, platform YouTube merupakan tempat terbanyak ditemukan misinformasi yaitu 44,6%. Misinformasi juga ditemukan di Facebook (34,4%), TikTok (9,3%), Twitter atau X (8%). ), WhatsApp (1,5%) dan Instagram (1,4%),” ujarnya.

Terkini Bisnis: Info Awal Dugaan Korupsi Pesawat Mirage Prabowo dari Qatar, Tukin Pegawai Bawaslu Tertinggi Capai Rp29 Juta

Steecy, JAKARTA – Selasa sore, 13 Februari 2024 Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore diawali dengan pemberitaan pertama dugaan korupsi pesawat tempur Mirage 2000-5 bekas Qatar yang diberi nama Prabowo Subianto Masu.

Berikutnya, ada informasi Badan Usaha Milik Negara PT Taspen (Persero) merilis laporan gaji pensiunan PNS, TNI, dan Polri yang akan dibayarkan mulai hari ini.

Terpisah, ada kabar Presiden Joko Widodo atau Jokowi menaikkan tunjangan kinerja (disebut juga tukin) bagi pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) jelang pemilu 2024. Berikut adalah tiga ringkasan berita:

1. Intervensi Uni Eropa, laporan korupsi pesawat Mirage milik Prabowo dari Qatar

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan calon presiden nomor urut 2 diduga terlibat korupsi pembelian jet tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar, demikian laporan yang beredar. Faktanya, Komisi Anti Korupsi Uni Eropa dikabarkan sedang menyelidiki insiden tersebut.

Informasi tersebut pertama kali diberitakan pada Jumat, 9 Februari 2024 oleh media asing bernama Metanex yang memuat artikel bertajuk Investigasi Korupsi UE Prabowo Subianto Indonesia. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Prabowo sedang diperiksa oleh Kelompok Nasional Anti Korupsi (GRECO). ) atau Eropa yang diduga oleh United Anti-Corruption Commission menerima uang dari pembelian 12 pesawat Mirage 2000-5 dari Qatar.

Pasal tersebut juga memuat kesepakatan dengan Qatar untuk membeli 12 jet tempur Mirage bekas senilai USD 792 juta atau sekitar Rp 12,4 triliun yang masing-masing bernilai USD 66 juta. Terungkap juga bahwa pesawat bekas akan dibeli dan diharapkan tiba pada tahun 2025.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Laporan pembayaran gaji pensiunan PNS hari ini, TASPEN: melalui kantor pembayaran masing-masing

Badan Usaha Milik Negara PT Taspen (Persero) mengumumkan jadwal gaji pensiunan PNS yang akan dibayarkan kepada TNI dan Pori mulai hari ini.

Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor PUM-01/DIR/2024 tentang Penetapan/Penyesuaian Tunjangan Pokok Bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan TNI, Pensiunan Poli, Tunjangan Pelopor Gerakan Nasional/Kemerdekaan dan Janda/Warakuri/Wadwarnya; Di Januari. 1, 2024.

Sebagai referensi, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan kenaikan gaji pensiunan PNS sebesar 12% mulai tahun 2024. Namun PT Taspen menyatakan dana pensiun pokok yang lama akan tetap digunakan untuk membayar pensiun pada Januari dan Februari 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Pada Pemilu H-2, Bawaslu Jokoi Naikkan Tukin Pegawai Maksimal Rp 29 Juta

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) jelang pemilu 2024.

Kenaikan tukin bagi pegawai Bawaslu tertuang dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2024 atau Perpres Nomor 18 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kantor Direktur Jenderal Bawaslu.

Peraturan tersebut ditandatangani Jokowi pada Senin, 12 Februari 2024, dua hari sebelum pemilu. Aturan ini juga dikeluarkan pada hari Senin.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 14 Perpres 18/2024, dikutip Selasa, 13 Februari 2023.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pilihan Redaksi: Pejuang Mirage Dituding Korupsi, Kementerian Pertahanan: Prabowo Tak Kenal Eva Kyrie, Kontrak Dibatalkan

Bawasal meminta tanda bergambar SBY bertuliskan, “Ingat Saya?” Berikut ini untuk mencegah potensi pelanggaran. Baca selengkapnya

Inilah yang mereka katakan tentang film Dirty Vote. Baca selengkapnya

Gunjal dan Chuck Emin mengisi waktu tenang mereka dengan menonton film “Rather Rain” dan Prabow juga tampil sebagai tamu di podcast Daddy Corbusier. Baca selengkapnya

Jeda pemilu 2024 diisi dengan banyaknya masyarakat yang menelpon penyelenggara pemilu bahkan polisi.

Serangan fajar tidak hanya berdampak langsung pada pemilih dalam bentuk imbalan materi, namun juga berdampak pada integritas dan kualitas demokrasi.

TPN Gonjar Mahfud menilai, belum saat yang tepat bagi Presiden Jokowi untuk menaikkan tukin pegawai Bawaslu. Baca selengkapnya

Kapal Penyedot Produksi (KIP) Arsari II milik perusahaan keponakan Prabowo Subianto dikabarkan tenggelam akibat cuaca buruk. Baca selengkapnya

Koalisi masyarakat sipil melaporkan ke KPK dugaan korupsi pembelian 12 jet tempur Mirage 2000-5 dari Qatar oleh Kementerian Pertahanan. Baca selengkapnya

Lebih dari 16 juta penonton menonton film “Dirty Vote” meski baru tayang dua hari. Begini reaksi Ketua Bawasul Maluf Amin dan Sandiaga Uno. Baca selengkapnya

Koalisi Masyarakat Sipil menyerukan kepada Commons HAM untuk menyelidiki kembali kasus penghilangan paksa pekerja pada tahun 1997-98 oleh Prabowo Subianto. Baca selengkapnya