Pesan Kemenkes di Tengah Viralnya Jokes Meme Petugas KPPS

Jakarta –

Belakangan ini meme KPPS viral di media sosial. Kebanggaan menjadi petugas KPPS (Tim Survei Organisasi) dinilai sama dengan PNS seperti PNS, TNI dan POLRI. Satu hal yang jelas, gaji CPPS dinilai sangat tinggi.

Hal ini kemudian menjadi bahan candaan di media sosial mengenai posisi anggota CPPS yang menjabat pada Pemilu 2024.

“Kerja bagus saudara-saudara Letinapora, jaga selalu independensi TPS, salam dari saya diatas bapak ibu purnawirawan anggota CPPS 2014-2019,” ujar salah satu warganet TikTok.

“Sejak aku jadi anggota CPPS, seleraku bukan lagi miliknya,” canda netizen lainnya.

Selain itu, persoalan permasalahan kesehatan anggota CPPS kini menjadi pusat perhatian. Kementerian Kesehatan RI mengungkap sekitar 894 anggota CPSU pada pemilu 2019 meninggal dunia. Sebaliknya, ada 5.175 orang lainnya yang terjangkit penyakit tersebut.

Ia berharap hal tersebut tidak terjadi pada pemilu 2024. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan melakukan seleksi ketat terhadap calon CPPS. Skrining tersebut juga mencakup pemeriksaan kesehatan untuk memastikan petugas CPPS tidak memiliki penyakit menular.

“Usia maksimal 55 tahun, kita tidak ingin hal ini terjadi lagi di masa lalu, orang lanjut usia bekerja keras, lebih dari 20 jam, itu berbahaya,” kata dr. kata Nida dalam acara Kemencast Kementerian. Kesehatan, Senin (2 Mei 2024).

“Mudah-mudahan kalaupun ada penyakit menular, bisa dikendalikan atau bisa dirawat dan diawasi oleh tenaga kesehatan,” lanjutnya.

Berikutnya: Pesan penting agar pengurus CPPS tidak terpecah belah

Simak video “Memikirkan Pemilu 2019, Inilah “Kejatuhan” Ribuan Pengurus CPPS” (avk/up)

RAN! Strategi Kemenkes Eliminasi Kanker Serviks pada 2030

Steecy, Jakarta – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mendukung upaya percepatan pemberantasan kanker serviks melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) yang diluncurkan tahun lalu. RAN berfokus pada penyediaan layanan yang mencakup skrining, vaksinasi HPV, dan pengobatan pasien pra-kanker.

Data menunjukkan bahwa kanker telah menjadi penyebab kematian utama baik secara nasional maupun global. Indonesia menduduki peringkat pertama dalam jumlah kasus baru dan kematian akibat kanker serviks. Ketua Pokja PTM Bidang Kanker dan Penyakit Darah Kementerian Kesehatan RI, dr Sandra mengungkapkan, WHO telah mencanangkan strategi global pemberantasan kanker serviks yang bertujuan untuk menghilangkan kanker tersebut pada tahun 2030.

Ia juga menjelaskan bahwa strategi global ini mencakup target 90-70-90, yang berarti 90 persen anak perempuan di bawah usia 15 tahun harus menerima vaksin HPV untuk mencegah infeksi. – Tes Kinerja 90 persen wanita dengan lesi prakanker menerima pengobatan standar

Untuk mendukung percepatan eliminasi global, Indonesia telah mengembangkan RAN yang lebih canggih dari yang direkomendasikan WHO. Menurut Sandra, RAN ini terdiri dari empat pilar yang meliputi pelayanan, pendidikan, kemajuan dan manajemen.

Kementerian Kesehatan telah melakukan vaksinasi, skrining, dan pengobatan dalam dua tahap dengan harapan tercapainya cakupan imunisasi dan skrining yang optimal, kata Sehat Negeriku seperti dikutip pada Sabtu, 24 Februari 2024.

Skrining menggunakan tes DNA HPV sebagai metode utama untuk mendeteksi perubahan sel serviks. Tes DNA HPV dilakukan bersamaan dengan pencitraan asam asetat (IVA) untuk mendeteksi lesi prakanker. Pasien yang ditemukan tidak normal dapat segera mendapat penanganan.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi dan skrining sangat penting. Shanti Eka, salah satu penyintas kanker serviks, berbagi pengalamannya menghadapi penyakit tersebut dan menyampaikan harapannya agar seluruh perempuan Indonesia mendapatkan vaksinasi untuk mencegah kanker serviks. Dengan adanya program pemberantasan kanker serviks, mereka berharap dapat mengurangi dampak negatif penyakit ini di Indonesia.

12.702 Petugas Pemilu Jatuh Sakit, Terbanyak di Jabar! Ini Keluhannya

Jakarta –

Kementerian Kesehatan RI melaporkan 12.702 petugas pemilu jatuh sakit berdasarkan catatan periode 10 hingga 19 Februari 2024. Data yang dihimpun dari seluruh wilayah Indonesia, melaporkan ribuan pasien sakit di empat provinsi.

Keempat wilayah tersebut antara lain: Jawa Tengah: 1.176 kasus Sulawesi Selatan: 1.268 kasus Jawa Timur: 1.594 kasus Jawa Barat: 4.109 kasus

Jika diperinci, petugas pemilu yang sakit terbanyak adalah anggota KPPS yakni 6.521 petugas. Diikuti oleh Panitia Pemungutan Suara, Sakshi, Perlindungan Masyarakat, Bawaslu dan Panitia Pemilihan Kecamatan PPK.

Lebih dari tiga ribu orang, yakni 3.590 pasien, mengunjungi fasilitas kesehatan dengan keluhan penyakit esofagus, lambung, dan duodenum. Sedangkan 1.972 kasus lainnya memiliki riwayat penyakit darah tinggi. Sisanya mengeluhkan gangguan paru seperti ISPA.

Berikut rinciannya: Infeksi saluran pernapasan atas akut: 1.870 kasus Gangguan jaringan lunak: 1.553 kasus Gangguan episodik dan paroksismal: 1.049 kasus Penyakit menular usus: 453 kasus Penyakit telinga bagian dalam: 320 kasus Influenza dan pneumonia serta penyakit darah lainnya: 16 kasus tidak jelas Penyakit rongga mulut, kelenjar ludah dan rahang: 113 kasus

Kementerian Kesehatan Indonesia melaporkan bahwa sebagian besar orang yang jatuh sakit adalah mereka yang berusia antara 21 dan 30 tahun, sedangkan mereka yang berusia antara 31 dan 40 tahun menyumbang 23 persen dari kasus penyakit ini. Pemerintah masih mencatat pasien lanjut usia dengan 3 persen atau 391 pasien berusia 60 tahun ke atas jatuh sakit.

Kelompok umur yang dilaporkan juga sakit berat berada pada rentang 41 hingga 50 tahun yakni 25 persen atau lebih dari 3 ribu kasus.

Simak Video “Pesan Kemenkes Agar Pejabat KPPS Tak ‘Gagal’ di Pemilu 2024” (naf/up)

WHO Minta Pemerintah RI Mulai Larang Lemak Trans di Makanan

Jakarta –

Kandungan lemak trans juga tinggi pada makanan olahan di Indonesia. Penelitian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menunjukkan bahwa lemak trans sering terdapat pada biskuit, krim, bahkan margarin.

Pejabat Ahli Kebijakan dan Hukum Nasional Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Indonesia, Dina Kania, mengingatkan bahwa tujuan penghapusan lemak trans pada makanan diperkirakan akan tercapai pada tahun 2023. Ada dua opsi yang ditawarkan. . Kandungan lemak makanan yaitu lemak trans yang dilarang dan dikontrol adalah 2 gram per 100 gram.

Lebih dari 50 negara mengikuti pedoman WHO. Faktanya, Thailand dan Singapura telah mendeklarasikan diri bebas lemak dengan melarang produk makanan yang mengandung kandungan tersebut.

Pada saat yang sama, Indonesia belum mengikuti prinsip-prinsip tersebut.

“Bahkan saya ingin mengingatkan kembali bahwa tujuan global tahun 2023 adalah menghilangkan asam lemak. Artinya WHO menghimbau seluruh negara di Indonesia harus bebas asam lemak pada tahun 2023. Saat ini terdapat dua pilihan kebijakan untuk zero konsumsi banyak lemak. Kebijakan pertama adalah mengurangi jumlah lemak, asam trans, menjadi 2 gram per 100 gram,” jelasnya dalam diskusi panel di YLKI Kamis (22/2/2024).

Ataukah ada kebijakan pelarangan penggunaan bahan bakar hidrogen yang kedua, yang sebelumnya kita tetapkan maksimal 2 gram per 100 gram? Jika ambang batas tersebut atau di bawahnya, tentu menjadi tanggung jawab BPOM, lanjutnya.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar pemerintah segera melarang masuknya lemak trans serta produk yang mengandung kandungan tersebut ke Indonesia. Melakukan audit dianggap mudah.

“Indonesia sedang mencoba untuk mulai menerapkan kebijakan tersebut. Bahan bakar hidrogen (PHO) sudah dilarang, produk impor yang mengandung PHO juga sudah dilarang. Ini yang lebih penting untuk diwaspadai oleh Indonesia,” ujarnya.

Dina menegaskan lemak trans meningkatkan risiko penyakit jantung.

“Tubuh tidak bisa menghilangkannya. Tapi akan tetap berada di tubuh kita selamanya,” tegasnya.

Lemak trans dianggap sebagai lemak paling berbahaya bagi manusia. Karena meningkatkan LDL (kolesterol jahat) dan menurunkan HDL (kolesterol baik), lemak trans dianggap lebih berbahaya dibandingkan lemak jenuh. Sebab lemak jenuh hanya meningkatkan LDL namun tidak mempengaruhi HDL.

Akibatnya, lemak trans meningkatkan risiko penyakit jantung koroner (PJK) dengan cara mempersempit pembuluh darah. Seperti kita ketahui bersama, penyakit kardiovaskular merupakan salah satu penyebab kematian utama di Indonesia.

Selain itu, mengonsumsi hanya satu hingga satu persen lemak jenuh setiap hari dapat meningkatkan risiko serangan jantung. Tonton video “WHO menyerukan Israel-Hamas untuk menghentikan pertempuran di konferensi Dubai” (naf/kna)

Kemenkes Tambah Jumlah Vaksin Rutin dari 11 Jadi 14 Jenis

Steecy, JAKARTA – 95 persen anak di Indonesia diyakini sudah divaksinasi. Untuk itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkės) menambah jumlah vaksinasi pada vaksinasi harian dari 11 menjadi 14 jenis.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan melihat ada beberapa kabupaten/kota yang bisa mendekati target nasional. Namun ada kabupaten/kota yang masih sangat jauh dari kelengkapan vaksinasi dasar, kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dr. Maxi Rein Rondonuwu DHS M MARS. diterima di Jakarta pada Kamis (02/08/2024).

Maksi menjelaskan peningkatan jumlah vaksinasi sejalan dengan program utama Kementerian Kesehatan yakni transformasi kesehatan hingga ketersediaan layanan primer. Hal ini dirancang untuk memperkuat upaya pencegahan di layanan primer.

Tiga vaksin tambahan tersebut, kata dia, adalah vaksin human papillomavirus (HPV) untuk kanker, vaksin pneumococcal conjugate (PCV) untuk pneumonia, dan vaksin rotavirus (RV) untuk diare. Di Indonesia, lebih dari 103 juta perempuan berusia 15 tahun ke atas berisiko terkena kanker serviks, menurut Kementerian Kesehatan. Selain itu, sekitar 36.000 wanita didiagnosis menderita kanker serviks setiap tahunnya, dan sekitar 70 persen di antaranya berada pada stadium lanjut.

Angka kematian akibat kanker serviks juga cukup tinggi yaitu kurang lebih 21 ribu. kematian pada tahun 2020 Menurut Globocan, terdapat 36.633 kasus kanker serviks di Indonesia pada tahun 2021, dan angka kematiannya terus meningkat.

Menurutnya, vaksinasi merupakan cara pencegahan yang paling murah. Oleh karena itu, anak perempuan berusia 11 dan 12 tahun harus segera mendapatkan vaksinasi. “Vaksin HPV ini akan diberikan secara gratis dan sangat penting untuk melindungi anak perempuan dari penyakit kanker serviks atau kanker serviks. “Kanker ini memiliki angka kematian 50 persen karena terlambat muncul,” ujarnya.

Ia mengatakan, pneumonia dan diare merupakan dua dari lima penyebab utama kematian balita di Indonesia. Hal ini dapat dicegah dengan imunisasi PCV dan rotavirus. Pada tahun 2022, imunisasi PCV akan diperluas ke seluruh negeri dan akan diberikan dua kali untuk anak usia 0-11 bulan dan satu kali untuk anak usia 12-24 bulan. Sedangkan vaksinasi rotavirus (RV) dianjurkan sebanyak 3 kali yaitu pada saat bayi mencapai usia 2, 3 dan 4 bulan, untuk menjamin perlindungan yang tinggi dan seragam.

Awalnya imunisasi ini hanya mencakup 21 kabupaten dan kota di Indonesia. Namun untuk mempercepat penurunan angka kesakitan dan kematian akibat diare, Kementerian Kesehatan mulai tahun 2023 memperluas penyediaan vaksinasi RV di seluruh Indonesia.

“Vaksinasi rotavirus sudah ada sejak tahun 2022, namun kami mulai dan memperluasnya secara nasional,” kata Maxey.

Kementerian Kesehatan juga menyediakan dosis kedua vaksin polio suntik, atau IPV2, untuk meningkatkan perlindungan terhadap polio. Dengan suplemen ini, 14 jenis vaksin diberikan sebagai bagian dari vaksinasi rutin, antara lain BCG (Bacillus Calmette-Guérin) terhadap tuberkulosis (TB), DPT-Hib terhadap difteri, tetanus, pertusis (batuk rejan), hepatitis B dan Haemophilus influenzae. jenis vaksin. infeksi. . Kemudian vaksinasi hepatitis B, MMR dan MR untuk rubella, vaksin OPV atau droplet polio, serta vaksin IPV dan IPV2 atau suntik polio, vaksin TT, DT dan TD untuk tetanus difteri, vaksin Japanese encephalitis (JE) untuk ensefalitis, dan t. melihat HPV, PCV dan rotavirus.

Kemenkes Tambah 3 Vaksin Baru untuk Imunisasi Rutin Anak, Apa Saja?

Steecy, Jakarta – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) terus meningkatkan upaya preventif di layanan primer untuk membantu meningkatkan kesehatan masyarakat dan mencegah penyakit. Salah satu rencana utama transformasi layanan primer ini adalah peningkatan jenis imunisasi rutin anak dari 11 menjadi 14 vaksin antigen.

Maxi Rein Rondonuwu D.H.S.M.MARS, Direktur Jenderal Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P), menjelaskan bahwa program nasional seperti imunisasi harus dilaksanakan sepenuhnya, dengan target 95% anak mendapat imunisasi dasar lengkap.

“Saya melihat beberapa daerah/kota secara nasional sudah mendekati (target), namun ada juga yang masih jauh dari pemenuhan imunisasi dasar,” ujarnya pada Jumat, 9 Februari 2024 mengutip Sehat Negeriku. Untuk memperluas cakupan imunisasi, telah ditambahkan tiga vaksin tambahan: vaksin human papillomavirus (HPV) untuk kanker, vaksin pneumokokus (PCV) untuk pneumonia, dan vaksin rotavirus (RV) untuk diare).

Selain itu, vaksin polio dosis kedua (IPV2) juga diberikan. Dengan penambahan vaksin baru tersebut, vaksinasi rutin anak akan mencakup 14 vaksin, antara lain: Bacillus Calmette-Guérin (BCG) untuk tuberkulosis (TB), DPT difteri, tetanus, pertusis, hepatitis B dan Haemophilus influenzae tipe B -Hib.

Selain mencegah kanker serviks, imunisasi HPV dapat melindungi terhadap kanker lainnya. Sementara itu, imunisasi PCV dan RV bertujuan untuk memerangi pneumonia dan diare, yang merupakan dua dari lima penyebab kematian balita terbesar di Indonesia yang dapat dicegah melalui imunisasi.

Perlindungan terhadap poliomielitis juga dapat ditingkatkan dengan menyuntikkan IPV2 sebagai bagian dari peningkatan enam dosis imunisasi poliomielitis rutin. Jadwal pemberian vaksin polio lengkap meliputi imunisasi polio suntik (OPV) pada usia 1, 2, 3, dan 4 bulan serta imunisasi polio suntik (IPV) pada usia 4 hingga 9 bulan.

Seluruh upaya tersebut ditujukan untuk meningkatkan perlindungan kesehatan anak Indonesia dan menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) kembali melakukan kerja sama dalam perjanjian hibah dua tahunan 2024-2025 dan rencana kerja bersama WHO. Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI dan Dr. N Paranietharan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Indonesia menandatangani perjanjian kerja sama di ruang konferensi Gedung Profesor. Rabu 7 Februari 2024 Sujudi Lantai 3.

Sebelumnya, pada tahun 2022, pada Pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN atau AHMM ke-15 di Bali, Kementerian Kesehatan Indonesia dan WHO Indonesia menyepakati kerja sama di bidang kesehatan melalui perjanjian hibah dan Rencana Kerja Bersama WHO untuk biennium 2023. -2024. .

Penandatanganan perjanjian hibah dua tahunan dan rencana kerja bersama WHO 2024-2025 bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Program Kerja Umum WHO ke-13, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (MTPND) 2020-2024 dan Pilar Transformasi WHO Kementerian RI. kesehatan

Sebagaimana tercantum dalam laman Sehat Negeriku pada Kamis, 8 Februari 2024, melalui Rencana Kerja Bersama RI-WHO Indonesia (Kementerian Kesehatan), kegiatan-kegiatan tersebut akan dilaksanakan dengan dukungan Anggaran Program WHO 2024-2025.

Kerja sama dengan WHO dilandasi oleh kegiatan strategis untuk mengimplementasikan pilar transformasi sektor kesehatan dengan akuntabilitas yang baik. Salah satu kegiatan strategisnya adalah kajian implementasi sesuai arahan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin.

Kajian implementasi ini akan dikoordinasikan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dan rencananya akan dilaksanakan dengan koordinasi erat antara WHO dan BKPK sebagai bagian dari rencana kerja bersama periode 2024-2025.

Sekretaris Jenderal Kunta Wibava mengatakan, penandatanganan Perjanjian Hibah dan Rencana Kerja Bersama WHO untuk Biennale 2024-2025 merupakan langkah kerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan bukan sekedar tindak lanjut dari rekan-rekan.

Kemitraan ini mencerminkan fokus pada enam pilar transformasi kesehatan, seperti mendorong gaya hidup sehat, memperluas imunisasi, mewajibkan pemeriksaan, dan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan primer.

“Kami menyadari bahwa mencapai transformasi kesehatan tidaklah mudah. ​​Kita perlu bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk WHO, untuk mencapai tujuan bersama dan menciptakan sistem kesehatan yang lebih baik yang memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang berkualitas,” ujarnya. “

Kemenkes Terima 13 Laporan Petugas KPPS Meninggal saat Bertugas di Pemilu 2024

Jakarta –

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melaporkan beberapa pejabat KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang bertugas pada Pemilu 2024 mengalami gangguan kesehatan dan sedang mendapat perawatan.

Kepala Kementerian Komunikasi dan Pelayanan Publik dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan Kementerian Kesehatan telah menerima 13 laporan kematian personel KPPS yang bertugas pada pemilu. Sejauh ini, empat anggota polisi KPPS tewas, berdasarkan informasi yang dikonfirmasi Kementerian Kesehatan.

“Dilaporkan ada 13 (meninggal), tapi kami belum bisa memastikannya,” ujarnya kepada detikcom, Kamis (15/2/2024).

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga menemukan petugas kepolisian KPPS mengidap penyakit penyerta atau penyakit penyerta yang tidak terkendali. Berdasarkan informasi dari pihak medis, 140 polisi KPS dirawat jalan, 6 orang dirawat di rumah sakit, dan 4 orang meninggal.

Berdasarkan data awal, penyakit penyerta yang paling banyak diderita petugas KPPS adalah: Hipertensi: 28 orang ISPA: 18 orang Nasofaringitis: 17 orang Mialgia: 15 orang Dispepsia: 9 orang

Sejauh ini telah teridentifikasi empat penyebab kematian petugas KPS: Penyakit Jantung: 2 Hipertensi: 1 Kecelakaan: 1

Simak video “Kementerian Kesehatan Ungkap Kematian 27 Pejabat CPPS pada Pemilu 2024” (kna/up)

Fakta-fakta Petugas KPPS Meninggal, Laporan Kemenkes hingga Dugaan Kelelahan

Jakarta –

Banyak anggota Unit Koordinasi Pemilihan Umum (EKG) yang tumbang karena kelelahan usai penghitungan suara pemilihan umum (Pemilu) 2024. yang sudah meninggal, meski masih dikonfirmasi.

Beberapa anggota KPPS dikabarkan meninggal karena kelelahan saat menjalankan tugasnya pada pemilu. Salah satunya, petugas KPPS yang bertugas di Kabupaten Tangerang bernama Satriawan (44), dilaporkan tidak diketahui identitasnya pada saat penghitungan. Polisi setempat merawatnya dan membawanya ke rumah sakit terdekat.

Segera setelah diperiksa oleh tenaga medis profesional, kondisinya semakin memburuk hingga ia menghembuskan nafas terakhir. Kantor KPPS di Tangerang melaporkan adanya riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi.

Sementara itu, petugas KPPS di Banyuwangi bernama Dul Hanan (55) meninggal dunia saat proses penghitungan masih berlangsung. Abdul dikabarkan mengeluh pusing dan sesak napas hingga dilarikan ke rumah sakit.

1. Laporan Kementerian Kesehatan RI.

Menurut Kepala Departemen Komunikasi dan Utilitas Kementerian Kesehatan, Dr. Ibu Nadia Tarmizi, saat ini terdapat 13 laporan anggota KPPS terbunuh karena jabatannya di Pemilu 2024. Dari jumlah tersebut, ada 4 kasus yang terkonfirmasi. dengan sebaran sebagai berikut: Provinsi Jawa Tengah 2 kasus di Kabupaten Wonososo 1 kasus di Brebes, Provinsi Jawa Timur 1 kasus di Kabupaten Magetan.

“Dilaporkan ada 13 (meninggal), tapi kami belum bisa memastikannya,” ujarnya kepada detikcom, Kamis (15 Februari 2024). Ada komplikasi

Berdasarkan data yang terverifikasi, Kementerian Kesehatan RI telah mengidentifikasi banyak penyakit atau penyakit penyerta. Berikut rinciannya: Penyakit jantung: 2 orang Tekanan darah tinggi: 1 orang Komplikasi: 1 orang

Selain itu, data menunjukkan sejumlah anggota CPPS memiliki riwayat penyakit menular: 140 orang berobat jalan, 6 orang selesai berobat, dan 4 orang meninggal. Berikut rinciannya: Diare : 28 orang ISPA : 18 orang Nasofaringitis : 17 orang Mialgia : 15 orang Dispepsia : 9 orang

Penyebab empat petugas CPPS yang terkonfirmasi adalah: Penyakit jantung: 2 orang Tekanan darah tinggi: 1 orang Komplikasi: 1 orang.

Tingkat usia juga ditunjukkan. Kepada Antara, Dr. Nadya mengatakan, 15 persen petugas CPPS berusia di atas 55 tahun.

“Di sisi lain, masih ada masyarakat yang menderita penyakit berat, namun belum terkendali,” ujarnya.

3. Kelelahan dapat menyebabkan kematian.

Dokter Jantung dr Vito A. Damai, SpJP(K), MKes, AIFO-K, FIHA, FICA, FAsCC menjelaskan kelelahan saja tidak cukup untuk membunuh seseorang. Kelelahan atau yang orang sebut dengan “kelelahan” biasanya hanya perasaan tidak enak badan dan mudah terserang penyakit menular, ujarnya.

Namun, bagi orang dengan kondisi medis tertentu, kelelahan bisa berakibat fatal bahkan fatal.

“Dalam kebanyakan kasus, ini adalah masalah jantung. Apalagi riwayat darah tinggi yang menjadi penyebab utama serangan jantung,” ujarnya saat dihubungi detikcom, Kamis (15/2/2024).

Dokter menjelaskan. Vito pada orang dengan riwayat darah tinggi dan mengalami kelelahan akan mengakibatkan peningkatan tekanan darah secara cepat. Kondisi ini dapat menyebabkan stroke atau serangan jantung.

BERIKUTNYA: Tanda-tanda depresi yang harus diwaspadai

Saksikan video “Pesan Kementerian Kesehatan agar kantor CPPS tidak “gagal” di Pemilu 2024” (sukses/up)

Se-happy Itu Jadi Petugas KPPS? Kesehatan Jangan Lupa, Ini Tips Anti Tumbang

Jakarta –

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tengah mempersiapkan dan menyiagakan fasilitas kesehatan untuk mencegah terulangnya ratusan kematian petugas KPPS pada Pemilu 2024.

Nida Rohmavathy, Direktur Departemen Efektif Lanjut Usia dan Kesehatan Lanjut Usia, mengatakan banyak penyebab meninggalnya petugas KPPS pada Pemilu 2019 karena beban kerja. Pada Pemilu 2019, penjaringan calon presiden dan wakil presiden bertepatan dengan pemilihan anggota legislatif dan baru pertama kali dilakukan, sehingga beban kerja pegawai ÜVK bertambah.

“Karena harus menghitung suara, tercatat pada tahun 2019 sebanyak 894 petugas KPPS yang gugur di Panvaslu dan TNI-Polris, serta 5.175-6.000 orang jatuh sakit pada tahun ini. ujar dr Nida dalam diskusi daring YouTube Kementerian Kesehatan, Senin (5/2/2024).

Kementerian Kesehatan, setelah memperingatkan otoritas kesehatan tentang jatuhnya pekerja NLKP, meminta mereka untuk menjaga kesehatan sebelum dan selama pemilu. Bedanya dengan pegawai KPPS saat ini, tidak diseleksi pengidap penyakit penyerta dan batasan usia 55 tahun.

Dr Nida mengatakan, menjelang pemilu, pegawai KPPS diimbau untuk tidur cukup, minimal 6-8 jam. Disarankan untuk tidak terlambat berhari-hari, apalagi menjelang pemilu, karena akan menambah beban berat bagi badan saat melakukan penghitungan suara.

Selain itu, karyawan CSI disarankan untuk minum cukup. Analisis FK Universitas Indonesia menemukan bahwa dehidrasi juga menjadi faktor risiko banyaknya petugas KPPS yang meninggal pada pemilu 2019.

“Minumnya kurang, 6-8 gelas saja, minum kopi karena harus menghitung suara, dan pasien minum minuman berenergi. Kami sama sekali tidak merekomendasikannya,” jelas dr Nida. .

“Karena badan capek, metabolisme juga capek, menambah minuman berenergi berarti tubuh harus bekerja. Oleh karena itu, tidak disarankan minum minuman berenergi dan kurangi konsumsi minuman manis dan kopi,” lanjutnya.

Selain itu, pekerja KPPS harus mempunyai makanan yang cukup sebelum dan saat pemilu agar tidak terjadi keruntuhan.

Tonton videonya “2019. Mengingat Pemilu 2018, inilah “faktor tumbangnya” ribuan petugas KPPS.

(kn/atas)

Warga +62 Alami Kasus Gawat Darurat saat Pemilu? Kemenkes Siapkan PSC 119

Jakarta –

Untuk mengantisipasi kasus darurat Tim Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI menyiapkan Public Security Center (PSC). PSC disebut-sebut sebagai layanan tanggap darurat yang dapat memberikan respon cepat, dapat dihubungi di nomor 119.

Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya ancaman fatal terhadap petugas KPPS yang telah berkali-kali dilaporkan sebelumnya, terutama karena kelelahan dan kurangnya waktu makan.

“Sekarang kita punya PSC yang disebut kesiapsiagaan darurat, jadi tanggap darurat ya. Kita memberikan respon kepada masyarakat yang membutuhkan, juga kepada aparat jika terjadi hal-hal di luar dugaan yang berkaitan dengan kesehatan,” kata Kepala Pusat. dari -Darurat Medis, Dr. Keterangan tertulis Sumarjaya diterima detikcom, Rabu (14/2/2023).

Selain KPPS, layanan PSC juga tersedia bagi masyarakat umum yang mengalami kecelakaan atau situasi berbahaya.

Kementerian Kesehatan juga telah membentuk Tim Medis Darurat (EMT) sebagai layanan medis pada saat terjadi keadaan darurat medis. Total ada 13.000 tenaga kesehatan (TCK).

Setiap TCK untuk EMT memiliki staf penuh, termasuk dokter, perawat, staf farmasi, staf logistik, staf administrasi, dan pengemudi ambulans. Saat ini terdapat 458 TCK-EMT yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Jadi ini persiapannya berdasarkan EMT dimana tenaga kesehatan cadangan memiliki struktur yang lengkap meliputi dokter dan perawat dan sudah tersebar di seluruh Indonesia,” lanjut dr. Sumarjaya.

“Yang cepat tanggap di TPS itu 119. Jadi pertolongan pertama kalau terjadi keadaan darurat langsung ke pusat pelayanan kesehatan, kalau nanti bisa balai kesehatan atau rumah sakit,” ujarnya.

Simak video “Pesan Kemenkes agar Pejabat KPPS Tak ‘Gagal’ di Pemilu 2024” (naf/up)

Kemenkes RI dan WHO Indonesia Kembali Berkolaborasi untuk Implemetasi Pilar Transformasi Bidang Kesehatan

Steecy, Jakarta – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) kembali berkolaborasi dalam perjanjian hibah dan rencana kerja bersama dua tahunan WHO 2024-2025. Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kunta Vibawa Dasa Nugraha dari Kementerian Kesehatan RI dan Dr. N Paranietharan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Indonesia di ruang pertemuan Gedung Profesor. Sujud lantai 3 pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024.

Sebelumnya, pada tahun 2022, Kementerian Kesehatan RI dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sepakat, di sela-sela Pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN atau AHMM ke-15 di Bali, untuk melakukan kerja sama di bidang kesehatan melalui perjanjian hibah dan kerja sama dua tahunan WHO. rencana tahun 2023. -2024. . .

Penandatanganan perjanjian hibah dan program kerja bersama dua tahunan WHO 2024-2025 dengan tujuan mendukung pelaksanaan program kerja umum Organisasi Kesehatan Dunia ke-13, rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024, serta sebagai pilar transformasi Kementerian Kesehatan RI.

Melalui program kerja bersama RI-WHO Indonesia (Kementerian Kesehatan), kegiatan-kegiatan tersebut akan dilaksanakan untuk mendukung anggaran program WHO 2024-2025, seperti dikutip dari situs Sehat Negeriku pada Kamis, 8 Februari 2024.

Kerjasama dengan WHO berfokus pada kegiatan strategis untuk melaksanakan pilar transformasi di bidang kesehatan dengan akuntabilitas yang baik. Salah satu kegiatan strategisnya adalah dengan melaksanakan penelitian eksekutif, sesuai perintah Menteri Kesehatan RI, Budi Gonadi Sadikin.

Investigasi implementasi ini akan dikoordinasikan oleh Badan Pengembangan Kebijakan Kesehatan (BKPK). Diharapkan adanya koordinasi yang kuat antara WHO dan BKPK dalam melakukan penelitian implementasi sebagai bagian dari program kerja bersama 2024-2025.

Sekretaris Jenderal Kunta Vibava menyatakan, penandatanganan perjanjian hibah dan program kerja bersama WHO untuk biennium 2024-2025 merupakan langkah bersama untuk mencapai tujuan bersama, dan bukan sekadar kelanjutan mitra kerja.

Kolaborasi ini mewakili fokus pada enam pilar transformasi layanan kesehatan, seperti promosi gaya hidup sehat, perluasan imunisasi, wajib skrining, dan peningkatan kualitas dan akses terhadap layanan kesehatan primer.

Kami memahami bahwa mencapai transformasi layanan kesehatan tidaklah mudah. Ia mengatakan hal ini memerlukan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk WHO, untuk mencapai tujuan bersama dan menciptakan sistem layanan kesehatan yang lebih baik yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia dalam hal layanan kesehatan yang berkualitas.

Kemenkes Targetkan Ada Rumah Sakit Utama Layanan Kanker di Tiap Provinsi

Steecy, Jakarta – Kementerian Kesehatan menargetkan memiliki rumah sakit kanker primer di setiap provinsi. Rumah sakit kanker primer adalah rumah sakit yang dilengkapi untuk melakukan terapi radiasi, kanker stadium lanjut, dan kemoterapi.

Tujuan ini merupakan bagian dari upaya reformasi kesehatan, khususnya reformasi layanan rujukan. Salah satu program reformasi rujukan adalah Program Pemberdayaan Rumah Sakit yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan layanan rujukan, meningkatkan kapasitas dan mengembangkan sumber daya manusia rumah sakit.

Program ini bertujuan tidak hanya untuk memiliki rumah sakit utama dengan layanan kanker di negara bagian tersebut, tetapi juga untuk memiliki layanan perantara di setiap distrik. Rumah sakit perantara adalah rumah sakit yang dapat melakukan operasi tumor primer dan kemoterapi.

Program penjangkauan rumah sakit ini merupakan kemitraan antara RSCM dan RSUD Dr. Hal itu diwujudkan melalui perjanjian kerja sama antara beberapa rumah sakit umum di berbagai daerah. H. Abdul Moeloek Lampung, RSUP Dr. Sitanala Tangerang, RSUD Banten, dr. Soedarso Pontianak dan RSUD Ulin Banjarmasin.

Perjanjian kerjasama yang menyasar infertilitas telah ditandatangani pada Senin (5/2/2024) di RSCM, Jakarta.

“RSCM sebagai rumah sakit penunjang daerah bertanggung jawab dalam kegiatan dukungan, pelayanan praktis dan advokasi melalui pendidikan, pelatihan motivasi dan deteksi dini. Diharapkan RSCM mampu meningkatkan keterampilan rumah sakit yang dikelolanya,” kata Wakil Menteri Kesehatan, Profesor Dante Saxono Harbuono. .

“Kanker merupakan masalah besar di Indonesia karena angka kematian yang masih tinggi dan biaya pengobatan yang tinggi. “Akan ada 400.000 kasus kanker di Indonesia pada tahun 2022. Oleh karena itu, kami membuat program gizi dimana pelayanan kanker di daerah harus setara dengan pelayanan kanker di pusat,” ujarnya. RSCM, Jakarta.

Dukungan diberikan dengan mendelegasikan rumah sakit umum seperti RSCM ke rumah sakit umum. Stratifikasi kemudian dilakukan pada fasilitas kesehatan primer seperti RS primer, RS sekunder, dan puskesmas.

Dukungan rumah sakit juga akan diperkuat dengan menyediakan pasokan obat yang cukup dan memastikan obat lokal memiliki kualitas yang setara dengan obat impor. Harapannya, pasien tidak perlu lagi berobat ke luar negeri.

Kami berharap perubahan layanan rujukan ke rumah sakit dapat meningkatkan deteksi dini kanker. Dante menjelaskan bahwa sebagian besar kanker tidak diobati karena kurangnya deteksi dini, keterlambatan diagnosis, dan kurangnya pengobatan kanker. Semua ini menyebabkan kurangnya akses, pelayanan rumah sakit yang tidak memadai, kekurangan peralatan medis, kekurangan dokter spesialis, dan sumber daya manusia yang tidak memadai.

“Banyak pasien menjadi mabuk. Jika kita melihat aspek deteksi dini kanker, ada banyak faktor yang berkontribusi. “Hal serupa akan diselesaikan melalui sistem perawatan yang dibuat Kementerian Kesehatan sebagai salah satu program nasional untuk mengatasi beberapa penyakit progresif yang membutuhkan biaya tinggi dan penting untuk dievaluasi,” kata profesor tersebut. Dante.

Direktur Jenderal RSCM Dr. Supriyanto mengatakan, dukungan RSCM akan fokus pada pelayanan empat jenis kanker utama, yaitu kanker serviks, paru-paru, dan kanker anak.

Melalui kemitraan ini, rumah sakit pemerintah di wilayah tersebut berharap dapat memperluas jangkauan dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas, khususnya layanan kanker.

RSCM bertujuan untuk melaksanakan program ini secara efektif dan efisien.

Direktur Utama Dr. “Kami yakin kami dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam pencegahan kanker di Indonesia,” ujarnya. Supriyanto.