KKP: Pelanggaran Kapal Ikan Indonesia Indonesia Naik, Kapal Ikan Asing Turun

Steecy, Jakarta – Direktorat Jenderal Pengendalian Kelautan dan Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat adanya peningkatan jumlah pelanggaran yang dilakukan kapal ikan Indonesia pada tahun 2020-2023.

Ketua Kelompok Kerja Pengendalian dan Pengembangan Perikanan PSDKP Hedi Sugrito Kunkoro mengatakan, tercatat ada 35 kasus pelanggaran atau penangkapan ikan ilegal yang dilakukan kapal ikan Indonesia pada tahun 2020. Di tahun Jumlah orang yang ditangkap pada tahun 2021 sebanyak 114 orang, tahun 2022 sebanyak 75 orang, dan tahun 2023 sebanyak 252 orang.

“Data-data ini juga sangat meresahkan. Mengapa kapal-kapal Indonesia melakukan aktivitas ilegal? Tentu dengan definisi ilegalitas yang berbeda-beda,” kata Headey dalam webinar “IUUF Risk Index: Indonesia on the Global Fishing Map” oleh Ocean Solutions Indonesia dan Destructive Fishing Outlook – Indonesia, Kamis 25 Januari 2024.

Menurut Headey, jumlah pelanggaran yang dilakukan kapal ikan asing mengalami penurunan pada periode yang sama. Di tahun Pada tahun 2020, jumlah pelanggaran yang dilakukan kapal ikan asing mencapai 53 kasus. Jumlah ini turun menjadi 52 kasus pada tahun 2021 dan 17 kasus serupa pada tahun 2022 dan 2023.

Menurut Hedi, terdapat perubahan dalam penyelenggaraan PSDKP pasca perubahan undang-undang nasional dengan disahkannya UU Cipta Kerja. “Pelanggaran yang tadinya dapat diancam pidana berdasarkan UU Kewirausahaan, kini banyak yang dikenakan sanksi administratif,” ujarnya.

Berdasarkan data tahun 2023, ada 10 kapal ikan Indonesia dan 16 kapal ikan asing yang diproses hukum, kata Hedi. Sebanyak 68 kapal ikan Indonesia telah dikenakan sanksi administratif. Sanksi atas pelanggaran lainnya akan dikembalikan kepada pemerintah daerah jika kapal mengizinkan. “Dengan adanya sanksi administratif ini, kami mendapat denda sebesar Rp 3,26 miliar,” ujarnya.

Headey menjelaskan, ada model petak umpet yang menyulitkan penindakan terhadap kapal ikan asing. “Kapal nelayan asing ini biasanya menunggu di perbatasan. Kalau tidak ada kapal patroli, mereka akan datang. (Perahu patroli) akan segera berangkat jika tersedia. Kami bermain-main dengan pihak berwenang. Kami belajar dari metode ini dan memberikan masukan untuk tugas selanjutnya.

Untuk mendukung pemantauan dan mengurangi pelanggaran hukum penangkapan ikan di perairan Indonesia, KKP PSDKP memiliki 34 kapal patroli, 2 kapal patroli, dan 91 kapal motor. “Kami memiliki pusat kendali yang terkoordinasi dari 14 pangkalan PSDKP mulai dari ujung Aceh hingga Papua.”

IRSYAN Hasim

Menurut KKP, acuan harga benur didasarkan pada beberapa variabel seperti biaya produksi dan upah minimum. Baca selengkapnya

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakiti Wahyu Trengono menargetkan kawasan perlindungan laut mewakili 30 persen dari total wilayah laut pada tahun 2045. Baca selengkapnya

Tak hanya ikan, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, rumput, nila, kepiting, dan lobster menjadi barang yang menarik untuk dipasarkan. Baca selengkapnya

KKP mengakui adanya peningkatan jumlah kasus penangkapan ikan ilegal dan denda yang menunggu keputusan. Baca selengkapnya

Anius mengatakan kedaulatan wilayah Indonesia harus dijaga. Baca selengkapnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat penerimaan negara bukan pajak sebesar 707 miliar rubel dari sektor pengelolaan ruang laut. Baca selengkapnya

Susi Pudjiastiti angkat bicara soal dugaan suap perusahaan software Jerman SAP di hadapan pejabat KKP. Baca selengkapnya

Kereta Api Pandalungan menghubungkan Gambir-Surabaya-Jambar Minggu pagi di Stasiun Tangulangin, Kabupaten Sidorjo, Jawa Timur. Baca selengkapnya

Pemerintah Indonesia melalui KKP telah mencapai kesepakatan dengan Jepang untuk menurunkan pajak ekspor ikan olahan menjadi 0 persen. Baca selengkapnya

Pejabat Kementerian Ekonomi Kelautan dan Perikanan diduga menerima suap dari sebuah perusahaan Jerman. Begini tanggapan KKP. Baca selengkapnya

Pemerintah Mau Bangun Tambak Udang Modern di Sumba Timur Senilai Rp 7,5 T

Jakarta –

Pemerintah akan membangun tambak udang modern atau model budidaya udang hulu dan hilir terpadu (integrated udang farming) di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pembangunannya dijadwalkan antara tahun 2024 hingga 2027 dengan anggaran sebesar $500 juta atau sekitar Rp7,5 triliun. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Provinsi Sumba Timur telah mencapai kesepakatan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Shakti Tim Terengganu mengatakan, pembangunan tambak di Sumba Timur untuk mendongkrak perekonomian di luar Pulau Jawa.

“Model budidaya udang yang komprehensif akan dibangun di Sumba Timur, NTT untuk meningkatkan perekonomian dan mendistribusikan tidak hanya ke Indonesia Timur,” kata Terengganu seperti dikutip dalam keterangannya, Kamis (2/8/2024).

Pemerintah pusat dan daerah Sumba Timur menandatangani perjanjian kerja sama peminjaman dan pemanfaatan barang asal wilayah Kabupaten Sumba Timur dan dilakukan kesepakatan antara Dirjen Perikanan Budidaya dengan Putra Mahkota Sumba Timur di KKP. Gedung, Selasa (6/2/2024) kemarin.

Terangguno mengatakan prototipe tambak udang yang modern dan ramah lingkungan akan dibangun di atas lahan yang kurang dimanfaatkan menjadi lahan produktif guna mendongkrak produksi dan penyerapan tenaga kerja nasional serta memberikan multiplier effect kepada masyarakat lokal.

“Saya mohon dukungan seluruh kementerian/lembaga karena akan ada pertumbuhan ekonomi baru dan menjelaskan kepada masyarakat manfaat dari rencana ini. Tentu perlu perumahan, listrik, air bersih, pelabuhan dan lain sebagainya,” imbuhnya. .

Lahan tandus seluas 2.085 hektare di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur memiliki perjanjian pinjam meminjam barang lokal. Lahan tersebut rencananya akan dikembangkan untuk budidaya udang terpadu pada tahun 2024 hingga 2027.

Kondisi lahan untuk pembangunan kosong, terbuka dan penuh batu serta tidak terpakai. Sedangkan lokasi pengambilan yang direncanakan berada di perairan terbuka dan tidak memiliki vegetasi mangrove.

Terengganu berharap pengembangan kawasan budidaya udang terpadu skala besar di Sumba Timur dapat diselesaikan dengan lancar, transparan, dan sesuai rencana.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah dan masyarakat Sumba Timur, berharap upaya bersama ini dapat menempatkan Indonesia sebagai salah satu produsen udang terbesar dunia di masa depan,” harap Terengguno.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Tb Haeru Rahayu mengatakan, pembangunan model tambak udang modern di Sumba Timur akan dimulai pada tahun 2024 hingga 2027 dengan anggaran sebesar 500 juta dolar atau sekitar Rp 7,5 triliun.

“Model tambak udang ini dibangun dengan menerapkan praktik budidaya perikanan yang baik dari hulu hingga hilir dalam pengelolaannya dimana setiap proses pengelolaannya menerapkan prinsip efisiensi ekologi dan melibatkan konservasi sumber daya alam, pengendalian dampak kerusakan lingkungan dan partisipasi. Masyarakat lokal sebagai pelaku” Yang utama adalah pertumbuhan ekonomi. ,” jelas TB Heru

TB Heru mengatakan, pembangunan model tambak udang modern di Sumba Timur akan memberikan nilai ekonomi sekitar 3,4 triliun setiap tahunnya dan menyerap sekitar 4.730 tenaga kerja lokal untuk kebutuhan hulu hingga hilir.

“Melalui pembangunan model tambak udang modern ini diharapkan dapat memberikan multiplier effect kepada masyarakat lokal dan berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional,” tegas CEO Tab.

Pengembangan budidaya udang terpadu dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu: a) kawasan hulu (hatchery dan feed plant); b) areal budidaya (saluran pemasukan, waduk utama, klaster waduk, petak pemeliharaan, saluran keluar, klaster pencuci air dan vegetasi); c) Kawasan hilir (cold storage, pabrik es dan pabrik styrofoam).

Hal senada diungkapkan Bupati Sumba Timur, Christophel Fring, sembari memberikan apresiasi kepada masyarakat Sumba Timur dan pemerintah daerah yang telah memilih Kabupaten Sumba Timur untuk melaksanakan program percontohan tambak udang yang modern dan ramah lingkungan. Gabungkan hulu dan hilir.

Saya berharap rencana ini menjadi titik awal bagi masyarakat Sumba Timur untuk merasakan manfaat dari pembangunan tambak udang ini, khususnya dalam hal lapangan kerja, kata Putra Mahkota Christophel.

Christophel mengucapkan terima kasih kepada KKP yang telah memberikan kesempatan kepada ratusan anak Sumba Timur untuk bersekolah di politeknik kelautan dan perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Saya berharap anak-anak Sumba Timur yang diberi kesempatan menimba ilmu kelak menjadi ahli dalam mendukung program pengembangan model tambak udang modern di Sumba Timur,” ujarnya.

Sebelumnya, KKP juga membangun tambak udang (BUBK) berbasis kawasan di Kaboman, Jawa Tengah. Tambak udang modern terbesar di Indonesia dibangun di atas lahan seluas 60 dunam dan akan diperluas lagi 40 dunam (ha).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Rp 175 miliar dihabiskan untuk Proyek Budidaya Udang Berbasis Tambak (BUBK) di Kaboman, Jawa Tengah. Merupakan kolam terluas, luas terbangun saat ini mencapai 60 dunam dengan 149 petak kolam. (semuanya/terbunuh)