Ekonom Sebut Market Lebih Senang Pilpres Satu Putaran, Tapi…

Jakarta –

Ekonom di Bank DBS mengatakan pasar akan lebih memilih pemilihan presiden satu kali pada tahun 2024 (PilPress). Namun, penyelenggaraan pemilu presiden dua putaran dinilai lebih baik untuk meningkatkan konsumsi masyarakat.

“Alasan mengapa putaran seperti ini begitu positif di pasar adalah karena sudah pasti siapa yang akan menjadi pemimpin berikutnya. Kalau ada dua putaran, kita masih menunggu sampai Juni. Jadi bulan Maret sampai Juni masih banyak yang mencarinya. Meski kita belum tahu bagaimana hasil putaran kedua,” kata Maynard Arif, spesialis ekuitas DBS Group Research, Istana Ibu Kota, Gatot di Jakarta Selatan. kata Subroto. Rabu (7/2/2024).

Namun, Maynard berpendapat pemilihan presiden dua putaran lebih baik dalam mendorong konsumsi masyarakat. Sebab, masa kampanye Pilpres dua putaran kembali diperbolehkan.

Selama masa kampanye, partai politik dan calon presiden (calon) menggunakan kaos oblong, Spanduk biaya logistik; Maynard mengatakan, anggaran tersebut tentunya akan digunakan untuk kebutuhan kampanye, seperti dana habis pakai untuk acara.

“Jadi lebih banyak dari sisi konsumsi yang menimbulkan efek domino bagi perekonomian,” tutupnya.

Para ekonom mengatakan pasar lebih memilih satu putaran pemilihan presiden, namun dua putaran lebih baik untuk meningkatkan angka konsumsi.

Ekonom di Bank DBS mengatakan pasar akan lebih memilih pemilihan presiden satu kali pada tahun 2024 (PilPress). Namun, penyelenggaraan pemilu presiden dua putaran dinilai lebih baik untuk meningkatkan konsumsi masyarakat.

“Alasan mengapa putaran seperti ini begitu positif di pasar adalah karena sudah pasti siapa yang akan menjadi pemimpin berikutnya. Kalau ada dua putaran, kita masih harus menunggu sampai Juni. Jadi bulan Maret sampai Juni masih banyak yang mencarinya. Meski kita belum tahu bagaimana hasil putaran kedua,” kata Maynard Arif, spesialis ekuitas DBS Group Research, Istana Ibu Kota, Gatot di Jakarta Selatan. kata Subroto. Rabu (7/2/2024).

Namun, Maynard berpendapat pemilihan presiden dua putaran lebih baik dalam mendorong konsumsi masyarakat. Sebab, masa kampanye Pilpres dua putaran kembali diperbolehkan.

Selama masa kampanye, partai politik dan calon presiden (calon) mengenakan kaos oblong, Spanduk biaya logistik; Maynard mengatakan, anggaran tersebut tentunya akan digunakan untuk kebutuhan kampanye, seperti dana habis pakai untuk acara.

“Jadi lebih banyak dari sisi konsumsi yang menimbulkan efek domino bagi perekonomian,” tutupnya. (rd/rir)

BPS akan Laporkan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi 2023, Ekonom Proyeksikan Lebih Rendah dari 2022

Steecy, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaporkan realisasi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 pada pukul 11.00 hari ini.Bagaimana perkiraan para ekonom?

“Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diperkirakan sebesar 5,04% yoy (y/y) dari tahun 2022 yang tercatat sebesar 5,31% yoy,” kata Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede dalam laporannya kepada Tempo, Minggu malam. . 4 Februari 2024.

Ia mengatakan, tingkat konsumsi rumah tangga dalam setahun penuh masih stabil di kisaran 4,99 persen dan bantuan modal bruto (PMTB) diperkirakan sekitar 4,94 persen, meski kinerja ekspor neto pada tahun 2023 cenderung menurun sejalan dengan perekonomian global dan umum. mengurangi. harga barang.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV tahun 2023 diperkirakan sebesar 5,02% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,94%, kata Josua.

Dari sisi belanja, kata dia, konsumsi rumah tangga dan investasi masih mempunyai pengaruh yang besar dibandingkan sektor lainnya. Konsumsi rumah tangga di empat wilayah tersebut diperkirakan sebesar 5,12 persen pada tahun 2023, naik dari triwulan sebelumnya sebesar 5,06 persen.

“Tanpa low base (basis pertumbuhan ekonomi yang rendah) pada triwulan IV 2022, konsumsi masyarakat cenderung tetap kuat,” kata Josua.

Berikutnya: Joshua menjelaskan peningkatan konsumsi dalam negeri…

Josua menjelaskan, peningkatan konsumsi perumahan menunjukkan tren peningkatan indeks penjualan eceran dan indeks keyakinan konsumen (IKK) pada akhir triwulan IV 2023. Kuatnya konsumsi dalam negeri, terutama pada masyarakat berpendapatan rendah, kata Josua. didukung dengan penyaluran bantuan sosial atau bansos, khususnya bantuan langsung dana El Nino (BLT).

Ekonom Ekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky, juga mengemukakan, pertumbuhan ekonomi pada 2023 akan lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 5,31 persen.

“Selanjutnya, total (produk domestik bruto/PDB) pada tahun 2023 adalah 5,05 hingga 5,06 persen,” ujarnya, Minggu malam.

Sementara itu, pihaknya memperkirakan PDB Indonesia kuartal keempat tahun 2023 sebesar 5,04 persen. Kisarannya 5,02 persen hingga 5,06 persen.

“Presiden Jokowi (Joko Widodo) agak kurang beruntung karena menjabat pada saat harga barang berada pada level yang sangat rendah sehingga menyebabkan pertumbuhan PDB di bawah pemerintahan Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono),” kata Riefky yang adalah nama panggilannya. .

Selain itu, kata dia, masa jabatan kedua Jokowi di masa pandemi Covid-19 membuat rencana menjadi terganggu. Namun, menurut Riefky, pemerintahan Jokowi berhasil mendongkrak pertumbuhan PDB setelah dampak negatif pandemi Covid-19 mereda.

Apalagi pemerintahan Jokowi berhasil mencapai angka kemiskinan satu digit meski terjadi ketimpangan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, ujarnya.

Tips Redaksi: Prabowo Bilang Pemilih Internet Gratis Otaknya Kecil, Ganjar Bilang Begini…

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan penyaluran bantuan beras (bansos) sebaiknya dihentikan sementara. Sesaat menjelang pemilu 2024. Baca selengkapnya

Oleh karena itu, Presiden Jokowi menghentikan sementara penyaluran bansos beras. Baca selengkapnya

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Paramadin Didin S. Damanhuri mengatakan Presiden Jokowi tergoda untuk membawa Indonesia ke rezim neo-otoriter. Baca selengkapnya

Cawapres Mahfud Md menegaskan, bantuan sosial (bansos) merupakan hak rakyat, bukan pemberian pemerintah. Baca selengkapnya

Ekonom senior Faisal Basri pun mengomentari kebijakan kesejahteraan tsunami yang diusung Presiden Jokowi. Baca selengkapnya

Jokowi dituding menyiapkan tsunami bantuan sosial sejak Gibran resmi menjadi wakil presiden. Jokowi juga meminta Sri Mulyani memblokir APBN untuk pendanaan bansos. Baca selengkapnya

Sri Mulyani pernah memblokir anggaran pada tahun 2022 dan 2023. Baca selengkapnya

Para ekonom menilai kebijakan pemblokiran anggaran bantuan sosial merupakan hal yang tidak lazim. Tidak perlu menambah bantuan sosial. Baca selengkapnya

Rektor Universitas Paramadina menilai pemerintahan Jokowi mirip dengan era Presiden Soeharto. Sebab, birokrasi dipenuhi kepentingan-kepentingan tersembunyi. Pengalihan bantuan publik APBN bertepatan dengan masa politik yang sedang panas. Baca selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta seluruh kementerian membekukan anggarannya pada tahun ini yang berjumlah Rp50,14 triliun. Baca selengkapnya