OJK: Pasar Saham Indonesia Masih Kuat Meski Ekonomi Global Melambat

Steecy, Kantor Jasa Keuangan (OJK) Jakarta mencatat, pasar saham Indonesia masih menunjukkan penguatan hingga 16 Februari 2024 di tengah pelemahan perekonomian global.

Direktur Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif Keuangan, dan Bursa Pengorbanan OJK Inarno Jajadi menilai hal tersebut membuktikan IHSG naik 0,86 persen YTD ke 7.335,55 dan mencatatkan beli bersih Rp 20,05 triliun YTD. Pada 5 Januari 2024, IHSG mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di 7.403,08.

“Beberapa sektor yang masih kuat di IHSG pada Februari 2024 (hingga 16 Februari 2024), antara lain sektor kesehatan dan sektor konsumsi primer,” kata Inarno saat konferensi pers Rapat Tahunan Industri Jasa Keuangan 2024 OJK, Selasa (20 ) / 2/2024).

Lebih lanjut, Inarno menyebutkan dari sisi pertumbuhan, nilai kapitalisasi pasar saham pada 16 Februari 2024 tercatat sebesar Rp 11,603 triliun atau YTD, turun tipis 0,61 persen. Pada 4 Januari 2024, nilai kapitalisasi pasar mencapai kapitalisasi pasar tertinggi sepanjang masa yakni Rp 11,810 triliun. Dari sisi likuiditas transaksi, rata-rata nilai transaksi pasar saham hingga 16 Februari 2024 tercatat sebesar 10,66 triliun YTD.

Sementara di pasar obligasi, ICBI Bond Market Index naik 0,60% menjadi 376,87 pada 16 Februari 2024. Secara tahunan (13 Februari 2024), imbal hasil SBN seluruh tenor meningkat rata-rata 4,73 bps dengan penjualan bersih nonresiden sebesar Rp3,30 triliun YTD.

“Untuk pasar obligasi korporasi, investor nonresiden juga mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp1,59 triliun YTD,” ujarnya.

Kemudian di bidang pengelolaan investasi, nilai pengelolaan investasi (AUM) per 15 Februari 2024 tercatat sebesar Rp 800,30 triliun (turun 2,96% YTD) dengan nilai aset bersih (NAV) reksa dana. Rp477,28 triliun atau turun 4,82 persen, mencatatkan laba bersih Rp5,29 triliun.

Menariknya, Inarno mengatakan antusiasme penggalangan dana pasar modal masih terlihat dengan nilai penawaran umum tercatat Rp 12,34 triliun dan 11 emiten baru hingga 16 Februari 2024.

Sementara itu, masih terdapat 86 pipeline penawaran umum dengan perkiraan nilai Rp 50,02 triliun, termasuk rencana IPO 59 emiten baru.

Sedangkan untuk penggalangan dana melalui Securities Crowdfunding (SCF) yang merupakan alternatif pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah, sejak berlakunya aturan SCF hingga 16 Februari 2024, terdapat 16 penyelenggara yang mendapat izin dari OJK dengan 509 emiten. 169.851 investor. , dan total yang terkumpul sebesar Rp 1,07 triliun.

Izin Perumda BPR Bank Purworejo Dicabut OJK, Nasabah Jangan Panik, LPS Sudah Siapkan Pembayaran Simpanan

JAKARTA, Steecy – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sedang mempersiapkan proses penyelesaian klaim penjaminan simpanan dan likuidasi Promada BPR Bank Purworejo, Jawa Tengah.

Proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan likuidasi bank dilakukan setelah berakhirnya kewenangan Peruma BPR Bank Porvoorjo oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai tanggal 20 Februari 2024.

Untuk melaksanakan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah Perumda BPR Bank Purworejo, LPS memastikan pencairan simpanan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Red Sparks vs GS Caltex Rabu 21 Februari 2024 MW vs Pencetak Gol Terbanyak Liga Bola Voli Wanita Korea

“LPS juga akan melakukan cross check dan memverifikasi data tabungan dan informasi lainnya untuk memastikan tabungan yang akan dibayarkan,” kata Sekretaris Lembaga LPS Demas Yuliharto dalam keterangan resmi.

LPS akan menyelesaikan penyelesaian dan peninjauan paling lambat 90 hari kerja atau paling lambat tanggal 16 Juli 2024.

Pembayaran kepada pelanggan akan dilakukan secara bertahap selama periode ini.

Baca juga: Wali Kota Semarang Arahkan Puskesmas Pantau Kesehatan Tenaga Pendukung Hasil Pemilu 2024

Nasabah dapat mengecek status tabungannya di kantor Perumda BPR Bank Purworejo atau website LPS (www.lps.go.id).

Hal ini terjadi setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah Promada BPR Bank Purwarijo.

“Peminjam bank tetap dapat melakukan pembayaran angsuran atau melunasi pinjaman dengan menghubungi tim likuidasi LPS di kantor Perumda BPR Bank Purworejo,” kata Damas.

Baca Juga: Prediksi Caleg DPRD Semarang untuk Dapil 2 Pemilu Legislatif 2024 Rahmolio dari PDIP dan Hasan Basri dari PPP

Ia juga mengimbau nasabah Perumda BPR Bank Purworejo tetap tenang dan tidak terprovokasi.

Salah satu tindakan yang dapat menghambat proses pembayaran klaim jaminan dan likuidasi bank.

Catat, OJK Resmi Cabut Izin Usaha BPR Pasar Bhakti

Steecy, JAKARTA – Pencabutan izin usaha Bank Ekonomi Rakyat (BPR) kembali terjadi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-19/D.03/2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat. Bank Pasar Bhakti, mencabut Izin Usaha PT BPR Bank Pasar Bhakti di Jalan Mojopahit No. 80, Desa Celep, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

Pencabutan izin usaha PT BPR Bank Pasar Bhakti merupakan salah satu langkah pengawasan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat sektor perbankan serta melindungi konsumen, kata Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Giri Tribroto dalam keterangannya, Jumat (Februari 2019). 16 Agustus 2023).

Pada tanggal 13 Oktober 2021, OJK menetapkan PT BPR Bank Pasar Bhakti berstatus Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) karena status kesehatan (TKS) yang dimilikinya tergolong “Tidak Sehat”, dan status tersebut dikukuhkan pada 13 Oktober Diperpanjang. 2022. Selain itu, berdasarkan Pasal 16C ayat (1) dan ayat (4) klaster stabilitas sistem

Keuangan dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), status pengawasan PT BPR Bank Pasar Bhakti dikukuhkan sebagai Bank Penyehatan (BDP) pada 31 Maret 2023.

Sebab, kondisi PT BPR Bank Pasar Bhakti terus terpuruk akibat pengelolaan BPR yang tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan upaya yang dilakukan BPR untuk meningkatkan rasio permodalan belum berhasil, jelas Giri.

Kemudian pada tanggal 12 Januari 2024, OJK memberikan status Bank Under Resolusi (BDR) kepada PT BPR Bank Pasar Bhakti, karena OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada direksi BPR dan Dewan Komisaris. Termasuk pemegang saham untuk melakukan upaya restrukturisasi, termasuk penyelesaian permasalahan permodalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Pengawasan Lebih Lanjut Bank Perekonomian Nasional dan Bank Ekonomi Nasional Syariah. bank.

Namun dewan komisaris dan pemegang saham BPR tidak bisa melakukan restrukturisasi BPR, kata Giri.

Selain itu, berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Program Penjaminan Simpanan dan Keputusan Bank No. 2829/ADK3/2024 tanggal 2 Februari 2024 tentang Resolusi Perbankan pada PT BPR Bank Pasar Bhakti Resolusi. Perusahaan (LPS) memutuskan, gagal menyelamatkan PT BPR Bank Pasar Bhakti dan mengajukan permohonan ke OJK untuk mencabut izin usaha BPR.

Atas permintaan LPS, OJK mencabut izin usaha PT BPR Bank Pasar Bhakti. Dengan pencabutan izin usaha tersebut, LPS mempunyai fungsi menjamin dan melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perusahaan Penjaminan Simpanan dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perusahaan Penjaminan Simpanan. 4 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Penguatan Keuangan. Sektor.

OJK meminta nasabah PT BPR Bank Pasar Bhakti tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan, termasuk BPR, dijamin LPS sesuai aturan yang berlaku, kata Giri.

Izin BPR Usaha Madani Karya Mulia Dicabut OJK, LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah

JAKARTA, Steecy – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sedang mempersiapkan proses pembayaran hak penjaminan simpanan dan likuidasi PT BPR Usaha Madani Karya Mulia, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah.

Proses pembayaran asuransi nasabah dan pembayaran ke bank telah dilakukan setelah izin PT BPR Usaha Madani Karya Mulia dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai tanggal 5 Februari 2024.

Untuk dapat membayar permohonan simpanan nasabah PT BPR Usaha Madani Karya Mulia, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: Komisioner KPU Sebut Kode Etik Dilanggar, Prof. Andi Asrun: Keputusan DKPP itu salah besar

“LPS akan memulihkan dan memverifikasi catatan simpanan dan keterangan lainnya untuk menentukan simpanan yang akan dibayarkan,” kata Sekretaris Lembaga LPS, Dimas Yuliharto dalam keterangan resminya.

Koreksi dan verifikasi tersebut akan diselesaikan oleh LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Pembayaran kepada klien akan dilakukan secara bertahap selama periode ini.

Baca juga: Keputusan DKPP Dianggap Tak Ada Kaitannya dengan Calon Gibran, jelas Emil Dardak.

Nasabah dapat mengecek status rekeningnya di kantor PT BPR Usaha Madani Karya Mulia atau website LPS (www.lps.go.id) setelah LPS mengumumkan pembayaran permintaan kredit nasabah PT BPR Usaha Madani Karya Mulia.

“Bagi yang berhutang ke bank tetap dapat membayar biaya atau melunasi pinjaman di Kantor PT BPR Usaha Madani Karya Mulia dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS,” kata Dimas.

Nasabah PT BPR Usaha Madani Karya Mulia diimbau untuk tenang dan tidak bersikap agresif atau agresif dalam melakukan hal-hal yang dapat mengganggu pembayaran verifikasi dan rekonsiliasi bank.

Baca juga: Timnas Indonesia Juara AFC eAsian Cup 2023, Netizen: Hasil Latihan PS Rental Academy

Jadi jangan percaya pada kelompok yang mengaku bisa membantu membayar tagihan asuransi simpanan dengan fee atau biaya yang dibayarkan kepada klien.

“Jika nasabah memerlukan informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjaminan simpanan dan penyelesaian PT BPR Usaha Madani Karya Mulia, nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi (Puslinfo) LPS di 154”, tegasnya.***

Update Spin Off Unit Usaha Syariah BTN, Sudah Sejauh Mana?

Steecy, Batavia Unit Usaha Syariah BTN (UUS) atau PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) melaporkan kenaikan laba bersih mencapai Rp 702,33 miliar pada tahun 2023. Jumlah tersebut meningkat 110,5% dibandingkan laba bersih tahun sebelumnya. tahun. menjadi Rp333,6 miliar.

Dari sisi aset, BTN Syariah meningkat 19,79% menjadi Rp54,3 triliun pada tahun 2023 dari Rp45,3 triliun pada tahun sebelumnya.

Terkait pertumbuhan aset BTN Syariah yang mencapai lebih dari Rp 50 triliun, Direktur Utama Bank BTN Nixon L.P. Napitupulu menyampaikan update perkembangan spin-off BTN Syariah.

“BTN Syariah memiliki aset lebih dari Rp 50 triliun karena perseroan wajib menonaktifkan BTN Syariah dan mendirikan BUS,” kata Nixon dalam presentasi laba Bank BTN, Senin (12/02/2024).

Nixon mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan uji tuntas terhadap salah satu properti Bank BTN yang prosesnya diharapkan selesai pada April 2024.

Nixon menambahkan, saat ini ada empat jenis uji tuntas yang dilakukan, yaitu: tinjauan portofolio keuangan, hukum dan kontrak, teknologi, dan kesiapan tenaga kerja.

“Yang lain mengikuti kami, kami tidak bisa memberikan laporan karena sudah selesai pada bulan April. Kami akan menjelaskannya nanti pada bulan April setelah uji tuntas selesai. “Kami sekarang menjadi pihak pertama yang fokus pada tujuan ini,” jelas Nixon.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023, diperjelas jika total aset UUS melebihi Rp 50 triliun maka wajib membaginya dalam jumlah tertentu. OJK mengatur pemberitahuan izin pemberhentian paling lama 2 tahun.

Aset PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Unit Usaha Syariah (UUS) BTN diperkirakan akan melebihi Rp 50 triliun pada akhir tahun 2023. Posisi tersebut didukung oleh pesatnya penyaluran pendanaan hingga tahun 2023. . .

Direktur Utama Bank BTN, Direktur Nixon L.P. Napitupulu menyebutkan pada November 2023, aset BTN Syariah mencapai Rp 49 triliun.

“Sejalan dengan insentif pemerintah di bidang perumahan dan tingginya minat masyarakat terhadap pembiayaan syariah pada tahun 2024).

Peningkatan aset BTN Syariah juga patut diperhatikan. Pada tahun 2018 hingga 2022, BTN Syariah mencatat tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) lima tahun sebesar 9,8%.

Nixon mengatakan rincian status aset BTN Syariah akan segera disampaikan dalam laporan laba tahun 2023.

Nixon juga mengingatkan, tanpa pendanaan yang terus mengalami akselerasi, kualitas pendanaan syariah BTN tidak akan berubah. Nixon meyakini dengan tetap menjaga kualitas pertumbuhan, BTN Syariah dapat menjadi salah satu bank syariah terbesar yang mampu melayani berbagai pembeli yang ingin membeli rumah melalui skema pembiayaan syariah.

“Infrastruktur pembiayaan syariah BTN kuat dan memiliki jaringan mitra pengembang yang luas, sehingga kami yakin dapat memenuhi kebutuhan kepemilikan rumah masyarakat Indonesia dengan teknologi syariah,” kata Nixon.

Sementara dengan aset tersebut, Bank BTN asal AS telah memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan spin-off. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no. Dalam Resolusi Nomor 12 Tahun 2023 disebutkan, jika total aset UUS melebihi Rp 50 triliun, maka kini bertugas membaginya dalam tingkat tertentu.

OJK juga mengatur penyampaian pemberitahuan persetujuan pemisahan, yaitu paling lama 2 tahun setelah penyampaian pemberitahuan empat laporan publikasi.

Sebelumnya, laporan keuangan September 2023 menunjukkan bisnis BTN Syariah masih didominasi oleh penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbasis syariah atau KPR BTN iB, baik subsidi maupun nonsubsidi. Komposisi syariah RRT menempati 92,53% dari total dana BTN Syariah atau setara Rp33,11 triliun per September 2023.

KPR Subsidi iB BTN yang menyasar segmen penerbitan memori bersubsidi akan tumbuh 21,67% YoY (YoY) menjadi Rp 22 triliun per September 2023. Sedangkan volume KPR BTN iB untuk non residen mengalami peningkatan sebesar 15,32%. . dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi Rp 11,11 triliun per September 2023.

Geger! ITB Tawarkan Bayar Uang Kuliah Pakai Pinjol DanaCita, Begini Pesan OJK

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan platform PT Inclusive Finance Group (DanaCita) telah disetujui dan legal untuk platform peer-to-peer atau financial technology (fintech P2P) lending. Meski demikian, Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Kepala Eksekutif Bidang Perilaku dan Perlindungan Konsumen OJK, Friederika Vidyasari Devi mengatakan, akan terus memantau pinjaman dana pendidikan.

“Tapi tentu kita harus perhatikan, karena ini jangka pendek ya, tapi pembiayaan pendidikan harusnya jangka panjang.. jadi kita lihat saja, kita akan terus membuat rencana untuk melihat bagaimana hal itu terjadi. akan terjadi,” kata Direktur OJK yang di media sering disebut dengan Kiki’s Briefing on the KOO Rulebook (POIC) no. 22 Tahun 2023, Kamis (1 Februari 2024).

Sebelumnya, Danacita dan Institut Teknologi Bandung (ITB) menjalin kerja sama sehingga menyepakati Danacita akan memberikan solusi alternatif bagi mahasiswa ITB dalam membayar biaya pendidikan. MoU tersebut bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa yang tidak mampu membayar biaya kuliah langsung (UKT).

Meski begitu, Kiki dari OJK melihat masih terdapat kejanggalan apakah kondisi tersebut sesuai dengan karakteristik siswa dan kebutuhannya.

Di sisi lain, Penyedia Jasa Keuangan (PUJK) juga memantau apakah syarat tersebut akan terpenuhi, kata Kiki.

Sementara itu, Kiki menegaskan, yayasan pendidikan ini tidak boleh menawarkan atau bahkan “memaksa” produk yang tidak sesuai, tidak layak, dan tidak mungkin dibayar. “Ini juga berbahaya, hati-hati,” tambah Kiki.

Catatan: Pada tanggal 26 Januari 2024, OJK menelepon Danacita untuk meminta penjelasan permasalahan tersebut. Danacita dikenal sebagai penyedia layanan teknologi informasi berbasis pembiayaan partisipatif (LPBBTI) yang mendapat persetujuan (legal) dari OJK pada 2 Agustus 2021 dan bergerak di bidang penyediaan layanan pembiayaan pendidikan.

Berdasarkan keterangannya, Danacita telah bermitra dengan ITB untuk memberikan opsi Uniform Tuition Funding (UCT) kepada mahasiswa ITB. Kerja sama ini dilakukan dengan tujuan memberikan solusi bagi mahasiswa yang kesulitan membayar UKT.

Pinjaman baru diberikan jika ada permohonan dari mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan lulus studi kelayakan Dancita.

Berdasarkan kajian OJK, manfaat ekonomi (bunga) yang dikenakan Danacita sesuai dengan SEOJK nomor 19/SEOJK.06/2023. Danasita juga menyampaikan bahwa kerja sama Danasita dengan ITB dalam bentuk pendanaan untuk mahasiswa bukanlah yang pertama, namun juga telah dilakukan dengan universitas lain.

Menindaklanjutinya, OJK meminta Danacit untuk terus fokus pada aspek ketekunan dan transparansi penyaluran dana serta terus meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap hak dan tanggung jawab konsumen, termasuk aspek risiko dan seluruh aspek perlindungan konsumen lainnya. . OJK akan memantau secara berkala pelaksanaan permasalahan tersebut.