Sivitas Akademika Unpad Buat Seruan Padjadjaran Soroti Kualitas Demokrasi yang Bermasalah

Steecy, BANDUNG – Civitas akademika Unpad yang terdiri dari dosen, guru, mahasiswa, dan mahasiswa dipanggil Padjadjaran untuk menyikapi menurunnya kualitas demokrasi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sabtu (3 /2/2024). Mereka menuntut agar pelaksanaan demokrasi dilakukan dengan etika dan hukum.

Ketua Senat Unpad Prof. Ini mengacu pada sejumlah peristiwa sosial, politik, ekonomi dan hukum baru-baru ini.

Tak hanya itu, indeks persepsi korupsi yang semakin buruk, melemahkan (KPK) dengan menempatkan pemimpin yang tidak dapat dipercaya. Dan proses penyusunan omnibus law jauh dari partisipasi masyarakat atau komunitas.

“Nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam hal calon presiden dan wakil presiden pada pemilu yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, serta berbagai indikator dan kemungkinan pelanggaran etik lainnya merupakan puncak gunung es dari pengabaian terhadap kualitas institusi dalam perkembangan saat ini. proses di Indonesia,” ujarnya saat membacakan petisi bersama para guru besar Rektor. Unpad, Sabtu (3/2/2024).

Menurutnya, kualitas lembaga menjadi pilar peningkatan kesejahteraan. Ganjar menegaskan, pembangunan hanya sebatas infrastruktur fisik. Namun kehancuran struktur negara hanya menghentikan pertumbuhan ekonomi, memperdalam kemiskinan dan meningkatkan kesenjangan sosial dan budaya.

Menurutnya, “Pelaksanaan kekuasaan untuk melatih kepentingan segelintir elit akan berujung pada kegagalan pembangunan berkelanjutan dalam memenuhi cita-cita para pendiri bangsa yang merupakan tujuan bernegara.”

Cita-cita para founding fathers bangsa adalah memberikan kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Selain kekayaan, ada kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, dan keadilan.

“Peristiwa politik belakangan ini telah menggerogoti lima cita-cita para pendiri bangsa. Fokus elitis pada kekuasaan membuat kesejahteraan belum dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Sedangkan hukum digunakan untuk membenarkan dan melatih proses-proses politik, ekonomi, sosial dan permasalahan lainnya. Hal itu terjadi karena krisis kepemimpinan yang tidak bermoral dan terhormat.

“Undang-undang tersebut diundangkan hanya sebagai semboyan normatif, tanpa semangat dan moralitas,” ujarnya.

Oleh karena itu, civitas akademika Unpad mengimbau presiden, pejabat publik, calon presiden dan wakil presiden, serta para elite politik dan sosial untuk bahu-membahu menyelamatkan negara yang demokratis, bermoral, dan terhormat. Dengan melakukan hal-hal berikut:

Di bawah ini adalah poin-poinnya

1. Penyelenggaraan demokrasi harus sesuai dengan etika dan standar hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Undang-undang bukan sekedar teks, tetapi juga mengandung nilai dan prinsip serta ditegakkan secara konsisten.

2. Para pemimpin dan elite politik harus menjadi contoh ketaatan terhadap hukum dan moralitas. Ini bukan contoh pelanggaran moralitas, apa yang dikatakan tidak sesuai dengan kebenaran.

3. Negara dan pemerintah serta lembaga-lembaganya harus siap melindungi, melindungi dan membantu pelaksanaan demokrasi dengan jujur ​​dan penuh rasa hormat serta menjaga jarak dari lawan-lawan pemilu.

4. Menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu 2024 dengan memilih calon berdasarkan kesadaran dan keyakinan yang benar, bukan berdasarkan politik uang dan intimidasi.

5. Bersama seluruh lapisan masyarakat, menyelenggarakan pemilu tahun 2024 dengan tertib, aman, dan terhormat serta memantau hasil pemilu tahun 2024 hingga terbentuk pemerintahan baru sebagai badan kedaulatan rakyat.

6. Pemilu 2024 tidak boleh diolok-olok sebagai lembaga demokrasi atau sekedar proses pemilihan pemimpin. Demokrasi harus kembali pada jati dirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan tetap menjaga aturan main yang adil dan transparan, serta membuka ruang partisipasi mendasar bagi rakyat untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya dalam memilih.

7. Mohon kepada aparat penegak hukum untuk segera memantau kasus-kasus pelanggaran yang terjadi pada pemilu 2024 agar pemilu dapat terselenggara dengan suara bulat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kembali.

Verrell Bramasta Pecahkan Rekor Turun 650 Titik Sebelum Pemilu Dilaksanakan

Steecy, Jakarta Sebagai calon legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Verrell Bramasta menorehkan prestasi luar biasa dengan kehilangan 650 poin di masa kampanye yang menegangkan menjelang pemilihan umum (Pemilu). Verrell mencalonkan diri di daerah pemilihan Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.

Dalam keterangannya kepada wartawan baru-baru ini, Verrell mengungkapkan rasa terima kasihnya.

“Alhamdulillah, sejauh ini saya sudah mengunjungi 650 titik dan akan terus berlanjut hingga sebelum masa jeda. Masih banyak warga yang meminta bertemu karena keinginannya belum didengar, dan ada juga beberapa daerah yang belum sempat kita dapatkan. mengunjungi. Jadi saya harap 4 hari ini cukup,” kata Verrell Bramasta.

Selain mencetak rekor penting, Verrell juga berbagi pengalamannya selama berkampanye di daerah pemilihan. Kunjungan ke daerah pemilihan ini membuka mata saya terhadap kondisi masyarakat Indonesia. Saya turun lapangan bertemu masyarakat dan berdialog dengan mereka. Saya belajar banyak. Mereka banyak mengajari saya tentang kehidupan. Saya justru menyambut baik kedatangan tersebut. masalah yang mereka hadapi sekarang, “mereka masih bisa tertawa dan tersenyum. Inilah gambaran sebenarnya masyarakat Indonesia. Ramah dan hangat,” katanya.

Dengan pemilu yang masih tinggal delapan hari lagi, Verrell menegaskan tak menyesali keputusan terjun ke dunia politik. Bahkan, dia berjanji akan benar-benar berkontribusi jika terpilih.

“Banyak yang bertanya, menyesal tidak terjun ke dunia politik? Jawabannya tidak ada. Saya justru senang bisa bertemu dan berusaha lebih bermanfaat bagi masyarakat, khususnya Daerah Pemilihan Jabar VII. Masih banyak permasalahan sejauh ini. menyangkut pendidikan, kesejahteraan sosial, bahkan pengembangan UMKM “Jadi, saya juga berencana jika terpilih akan memberikan 1 tahun gaji pokok saya untuk pengembangan UMKM di Jawa Barat VII. Tuhan. siap semoga bermanfaat dan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin,” pungkas Verrell.

Dengan komitmennya yang kuat untuk berkontribusi kepada masyarakat, Verrell Bramasta menunjukkan bahwa kepemimpinan dan kepeduliannya terhadap konstituennya adalah prioritas utama. Pemilih di Daerah Pemilihan VII Jawa Barat diharapkan mempertimbangkan prestasi dan niat baik Verrell dalam memilih wakilnya di DPR RI.