Terungkap, Alasan KCI Pilih KRL Impor Asal China Ketimbang Jepang dan Korsel

Wecome Steecy di Website Kami!

Steecy, Jakarta PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) buka suara soal keputusannya memilih mendatangkan kereta listrik baru (KRL) impor dari China ketimbang Jepang atau Korea Selatan. Terungkap, Alasan KCI Pilih KRL Impor Asal China Ketimbang Jepang dan Korsel

PT KCI diketahui telah menandatangani perjanjian kerja sama pembelian tiga kereta KRL impor dengan CRRC Sifang Co., Ltd di Beijing, China pada 31 Januari 2024.

Vice President Corporate Secretary KCI Anne Purba mengatakan, alasan KCI memilih mendatangkan tiga seri KRL impor baru untuk China karena faktor harga. Dia mengatakan KRL impor baru ini lebih kompetitif dari segi harga dibandingkan Jepang dan Korea Selatan.

Anne mencontohkan, total nilai pengadaan 3 (tiga) seri KRL impor baru dari CRRC Sifang di China sebesar Rp783 miliar. Namun, dia tidak menyebutkan harga KRL impor baru buatan Jepang atau Korea Selatan tersebut. “Jadi kalau kita bilang harganya juga cukup bersaing, berarti pabrik lain lebih tinggi. Karena pabrikan (Jepang – Korea) mengajukan perubahan rekomendasi teknis dan pendanaannya diajukan dari proposal sebelumnya,” kata Anne. dalam tekanan. konferensi di stasiun.Junda, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2024). Alasan KCI

Selain harga, alasan KCI memilih KRL impor baru produksi CCRC Sifang adalah terkait spesifikasi teknisnya. Pasalnya, KRL impor buatan China dapat memenuhi spesifikasi teknis dan waktu pengiriman sesuai kebutuhan, serta harga bersaing dibandingkan produk lain.

“Jadi kami juga memperhatikan spesifikasi teknisnya, serta harganya,” ujarnya. Debat Capres Diharap Bahas Tuntas Ketenagakerjaan, APINDO: Ada Tiga Juta Pencari Kerja Per Tahun

Anne menjelaskan, ketiga rangkaian KRL yang didatangkan dari China tersebut akan tiba di Indonesia kurang lebih 13,5 bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman. Namun ketiga KRL impor baru produksi China itu harus menjalani beberapa kali pengujian oleh DJKA, Kementerian Perhubungan, dan pihak terkait.

“Itu tes sertifikasi, seperti harus menempuh jarak 4.000 kilometer dulu,” jelas Anne.

Selain itu, PT KCI juga membeli 16 (enam belas) rangkaian fasilitas KRL baru dari PT INKA dengan total investasi hampir Rp 3,83 triliun. Selanjutnya, PT INKA menggelar 19 (sembilan belas) rangkaian KRL Retrofit dengan total investasi lebih dari Rp 2,23 triliun.

Seluruh pendanaan berasal dari pinjaman komuter KAI, pinjaman pemegang saham PT KAI dan bantuan pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), ujarnya. Perjanjian kerjasama

Sebelumnya PT Kereta Commuter Indonesia (KCI)/KAI Commuter bersama CRRC Sifang Co., Ltd. menandatangani perjanjian kerja sama pembangunan tiga Jalur Kereta Listrik China (KRL) baru di Beijing, China pada 31 Januari 2024.

Tercatat, nilai pengadaan tiga kelas KRL baru yang diimpor dari China sekitar Rp 783 miliar.

Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto mengatakan, pembelian KRL baru dari China membuat jumlah penggunanya mencapai hampir 1 juta orang setiap harinya. Sedangkan tiga KRL seri baru yang dibeli KAI Commuter adalah model KCI-SFC120-V.

Penyediaan fasilitas KRL baru ini untuk memenuhi jumlah fasilitas KRL seiring dengan kebutuhan pelayanan pengguna Commuter Line Jabodetabek pada tahun 2024-2025 yang mencapai hampir 1 juta pengguna per hari, kata Asdo dalam keterangannya.

Lanjut Asdo, pembelian tiga KRL baru yang diimpor dari China ini juga merupakan bagian dari rangkaian fasilitas KRL Jabodetabek yang dibahas dalam rapat koordinasi langsung Menteri Koordinator Perkapalan dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan Juni. 2023.

Jurnalis Salomon

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Deputi Bidang Akuntansi Pemerintahan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sally Salamah mengaku tidak pernah menerima permintaan audit terkait pembelian tiga (3) Kereta Listrik (KRL) baru asal China yang dilakukan KAI Commuter. .

Sedangkan nilai pembelian tiga kelas KRL baru asal China mencapai Rp 783 miliar.

“Saya belum tahu, saya belum melakukan asesmen atau asesmen,” kata Sally kepada media di gedung BPKP, Kamis (1/2).

Sally pun mengaku belum mengetahui alasan pemerintah menyetujui KAI Commuter mengimpor KRL seri dari China, bukan Jepang. Dia mengatakan, keputusan impor tiga seri KRL merupakan keputusan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Perkapalan dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan.

“Tanya KAI, impor baru (KRL China) diputuskan melalui rapat. Rapat dipimpin Pak Luhut,” ujarnya. Terungkap, Alasan KCI Pilih KRL Impor Asal China Ketimbang Jepang dan Korsel

Meski demikian, BPKP menegaskan siap melakukan peninjauan pengadaan tiga seri KRL baru asal China jika diminta PT KAI.

“Mungkin minta (review). Di BPKP prosedurnya minta paparan dulu, sesuai standar kita bagaimana caranya. Begitu kita ekspos, baru kita kerjakan,” kata Sally.

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI)/KAI Commuter bersama CRRC Sifang Co., Ltd. menandatangani perjanjian kerja sama pembelian tiga (3) unit kereta listrik (KRL) listrik baru produksi Tiongkok di Beijing, Tiongkok pada tanggal 31 Januari 2024. Tercatat, nilai pembelian tiga rangkaian KRL baru yang diimpor dari Tiongkok adalah sekitar . B. 783 miliar ISK.

CEO KAI Commuter Asdo Artriviyanto mengatakan, akuisisi baru KRL dari China telah membuat jumlah pengguna mencapai hampir 1 juta orang setiap harinya. Sedangkan tiga seri KRL baru yang dibeli KAI Commuter adalah model KCI-SFC120-V.

Penyediaan fasilitas KRL baru ini untuk memenuhi jumlah fasilitas KRL sesuai dengan kebutuhan pelayanan pengguna Commuter Line Jabodetabek pada tahun 2024-2025 yang mencapai hampir 1 juta pengguna per hari, kata Asdo dalam keterangannya yang dikutip. Kamis (1/2).

Lanjut Asdo, pembelian tiga KRL baru yang diimpor dari China ini juga merupakan bagian dari rangkaian fasilitas KRL Jabodetabek yang dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Menteri Koordinator Perikanan dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada Juni lalu. Tahun 2023. Rapat tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, BPKP, PT INKA dan pemangku kepentingan lainnya.